Daniel Johan Nilai Nelayan dipersulit Kebijakan Pusat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan beberapa waktu lalu berkunjung ke Sungai Kakap untuk melihat langsung kehidupan nelayan di wilayah tersebut.

Dimana menurutnya kondisi nelayan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kesulitan.

"Kunjungan saya kesana melihat langsung kesusahan nelayan tidak berkesudahan, semuanya dipersulit oleh kebijakan pusat," ujar Daniel melalui pesan WA kepada Tribun, Senin (30/7).

Menurutnya regulasi tersebut bahkan menyebabkan sulitnya pemerintah setempat memberikan pelayanan yang baik. Diantaranya menurut dia dalam pemenuhan bahan bakar minyak bagi nelayan di wilayah tersebut.

"Kondisi ini bahkan sampai-sampai kadis perikanan sekedar untuk mencatat kapal-kapal nelayan saja tidak dijalankan, padahal itu kewajiban pelayanan oleh pemerintah. Hal ini membuat untuk mendapat bbm saja nelayan gak bisa," lanjutnya.

Padahal menurut dia nelayan merupakan satu diantara kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

"Regulasi saat ini terlalu panjang dan membebani nelayan harus urus belasan surat, padahal mereka ini kelompok yang paling miskin di indonesia," katanya.

Oleh karena itu dalam waktu dekat ia akan mengajak semua pihak yang terlibat untuk bertemu membicarakan solusi bagi para nelayan ini.

"Coba apa salahnya nelayan hingga dibegitukan, saya akan undang semua pihak terkait untuk rakor, mulai dari kadis, nelayan, Kepolisian dan kejaksaan. Ini agar ada pembahasan bersama demi penghidupan nelayan kalbar, rencananya 11 agustus," tutupnya.