Jadi Gubernur Kalbar, Sutarmidji Tegaskan Tak Boleh Ada Anggaran Titipan Dalam Program

"Kita akan bawa sistem yang bagus, transparansi anggaran itu harus dilakukan agar masyarakat dapat mengontrol langsung," ucap Midji

Jadi Gubernur Kalbar, Sutarmidji Tegaskan Tak Boleh Ada Anggaran Titipan Dalam Program
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sutarmidji dan Ria Norsan menerima surat keputusan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih periode tahun 2018-2023 dari KPU Provinsi di Ballroom Hotel Kapuas Palace di Jalan Budi Karya, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (24/2/2018) malam. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Akibat dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak yang terbuka atau transparansi dalam setiap penganggaran untuk pembangunan, Kota Khatulistiwa ini dinobatkan sebagai daerah paling bersih dari korupsi nomor dua berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan Transparency International (TI) tahun lalu.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang baru saja ditetapkan sebagai Gubernur Kalbar terpilih akan membawa cara kerjanya tersebut di pemerintah provinsi setelah dilantik bulan September 2018 mendatang.

Baca: Sutarmidji Akan Tingkatkan IPM Kalbar Agar Mampu Bersaing

Baca: Tim Gabungan Laksanakan Patroli Terpadu Cegah Karhutla di Sambas

"Kita akan bawa sistem yang bagus, transparansi anggaran itu harus dilakukan agar masyarakat dapat mengontrol langsung," ucap Midji, Rabu (25/7/2018).

Dalam setiap program pembangunan dan proyek-proyek yang ada tak boleh ada namanya titip-titip anggaran atau kepentingan karena semua menurutnya harus sesuai dengan Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang.

Baca: Dapat Insentif Karena Prestasi Perijinan, Sutarmidji Akan Minta Untuk Pembuatan Booster PDAM

Baca: Detik-detik KPU Tetapkan Sutarmidji-Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wagub Kalbar Terpilih

Keterbukaan anggaran sangat penting demi transparansi penggunaan sehingga tak disalahgunakan dan realistis dalam setiap proyek pembangunan.

Midji memastikan sebelum di ketuk palu terkait penganggaran terlebih dahulu dibedah dengan para pakar dan masyarakat apakah anggaran tersebut berpihak pada masyarakat atau tidak.

Selama ini di Pontianak ia tegaskan selalu dibedah RAPBD, sehingga terlihat anggara uang sehat dan berpihak pada masyarakat serta semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi anggaran.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved