DPRD Kalbar Segera Panggil Pimpinan PTPN XIII

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Habib Ishak Ali Almuthahar menegaskan DPRD Kalimantan Barat melalui komisi terkait segera panggil pimpinan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

Hal ini menyusul adanya surat dari Direksi PTPN XIII yang ditandatangani oleh Direktur Utama Alexander Maha kepada Gubernur Kalbar tertanggal 11 Juli 2018, perihal penghentian sementara operasional beberapa pabrik kelapa sawit dan pembelian tandan Buah Segar (TBS) Plasma serta pihak III.

Dalam surat itu menyatakan kondisi PTPN XIII sangat kritis. Untuk memperbaiki kondisi perusahaan menjadi sehat, perlu waktu dan sumber daya sangat besar terutama kondisi keuangan perusahaan yang defisit saat ini.

“Tentunya pimpinan DPRD Provinsi Kalbar akan memanggil pimpinan PTPN XIII untuk menyikapi hal ini. Melalui komisi yang ada di DPRD Kalbar untuk menanyakan keadaan keuangan PTPN XIII sebenarnya,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak via seluler, Jumat (20/7/2018) malam.

Baca: Beda Pilihan Politik dengan Kepala Sekolah, 4 Guru Honorer Sekolah Dasar di Jeneponto Diberhentikan

Baca: Terekam Video, Ternyata Penyintas Suku Amazon Ini Hidup Sendirian di Hutan Selama Puluhan Tahun

DPRD Kalbar sangat menyayangkan pimpinan PT PTPN XIII yang memberikan surat kepada Gubernur Kalbar. DPRD Kalbar akan mencoba beri masukan kepada Gubernur Kalbar sebagai tindak lanjut surat itu.

“Kita akan kaji kenapa keuangan manajemen tidak memadai. Apa sebabnya karena kita berikan banyak bantuan, tapi kok PTPN XIII alami permasalahan,” terangnya.

Politisi Gerindra Kalbar itu juga mengkritisi kenapa pihak PTPN XIII sampai mengeluarkan surat direksi yang ditujukan langsung ke Gubernur Kalbar. Ishak menimpali poin-poin yang menjadi strategi PTPN XIII untuk mengatasi kondisi kekacauan finansial sangat merugikan masyarakat Kalbar.

“Poin-poin yang dikeluarkan itu sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani sawit. Kita menyadari harga sawit yang ada saat ini juga menurun,” imbuhnya.  

Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas PTPN XIII terhambat operasionalnya karena problem finansial, terang Ishak, hal ini menandakan manajemen pengelolaan PTPN XIII ada yang salah.

“Jadi, tentu saja kesalahan manajemen itu harus diperbaiki agar tidak merugi terus dan bermasalah. Kami dari DPRD kalbar akan coba cari solusi terbaik,” katanya.

Ishak menambahkan langkah audit terhadap manajemen PTPN XIII juga harus ditempuh pemerintah melalui lembaga yang berkompeten. Jika masalah PTPN XII ini tidak dituntaskan dan berlarut-larut, maka bisa mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar.

“Untuk menyikapi itu perlu kerjasama baik. Jika langsung menyurati Gubernur, tentu timbul tanda tanya besar. Kita perlu pengauditan PTPN XIII,” tukasnya.