Penempatan Lulusan IPDN Diprioritaskan di Wilayah Perbatasan Indonesia
CPNS lulusan IPDN harus punya integritas dan moral yang baik dan siap ditempatkan bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menegaskan pemerintah prioritaskan penempatan lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (CPNS IPDN) Angkatan XXIV Tahun 2017 di daerah-daerah perbatasan Indonesia.
“Prinsip pemerintah saat ini mengutamakan penempatan pada wilayah perbatasan. Perbatasan memang diberikan porsi lebih banyak,” ungkapnya usai serah terima di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (19/7/2018) siang.
Baca: Pj Gubernur Imbau 73 CPNS IPDN Tak Cengeng Ditempatkan di Kalbar
Baca: Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris di Mariana Banyuasin, Kapolda Sebut Berkaitan ISIS
Baca: Tinggal Satu Langkah Lagi Courtois Resmi Berkostum Real Madrid
Kebijakan itu bertujuan agar Nawacita program Presiden Republik Indonesia dapat diwujudkan secara lebih baik. Dodi berharap lulusan IPDN harus mampu menjalankan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Menjadi ujung tombak pemerintah di pelosok negeri Indonesia pada umumnya dan Kalbar pada khususnya,” katanya.
CPNS lulusan IPDN harus punya integritas dan moral yang baik dan siap ditempatkan bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
Lulusan IPDN juga harus mampu aplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, serta punya perilaku dan moral baik.
“Kalian punya peran selaku ASN yakni sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan peran dan tugas umum pemerintahan. Lalu, melaksanakan peran sebagai pelaksana pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional. Bebas intervensi politik dan bebas praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),” pintanya.
Lulusan IPDN harus meningkatkan kemampuan, up to date dan mampu sesuaikan perkembangan zaman. Hal ini agar mampu berikan kontribusi positf di tempat tugas masing-masing.
“Saat ini, harapan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik. Masyarakat tidak segan mengkritik dan memberi saran bagi hal-hal tidak memuaskan. Kritik itu harus jadi bahan masukan dan perbaikan agar jadi motivasi reformasi birokrasi di lingkungan kerja. Ingat, tugas ASN adalah melayani masyarakat,” tukasnya.
