Menkeu Malaysia Blak-blakan: Utang 1MDB Rp 24,4 Triliun Ternyata Dibayar Pemerintah!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PUTRAJAYA - Skandal lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) perlahan-lahan mulai terkuak.

Lembaga yang dibentuk dan digadang-gadang oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak sebagai sumber dana investasi itu ternyata menggerogoti negara.

Menteri Keuangan yang baru, Lim Guan Eng, membeberkan fakta mengejutkan bahwa ternyata, utang 1DMB itu dibayar oleh Kementerian Keuangan sebesar RM6,98 Miliar atau sekitar Rp 24,4 triliun.

Utang itu dibayar kementerian sejak April 2017 dan bukan program rasionalisasi perusahaan tersebut, seperti yang selama ini disebutkan.

Hal ini diungkapkan Lim kepada media di hari pertama ia menjalankan tugas sebagai Menkeu Malaysia, Selasa (22/5/2018).

Lim mengatakan bahwa pembayaran utang itu termasuk kepada International Petroleum Investment Company (IPIC) sebesar RM5.05 miliar atau sekitar Rp 17,6 trililun lebih.

"Hal ini menjawab kecurigaan masyarakat terkait 1MDB yang selama ini mengelabui rakyat bahwa mereka telah membayar utang melalui program rasionalisasi yang berhasil," katanya seperti dilansir Berita Harian.

Utang itu pun baru sebagian karena ada obligasi yang mencapai miliaran ringgit lainnya yang jatuh tempo tahun 2022.

Lim Guan Eng mengatakan, 1MDB juga memiliki utang berjumlah RM143,75 juta yang harus mereka bayar pada 30 Mei ini.

Selain itu1MDB juga perlu menyelesaikan bunga pinjaman berjumlah RM810,21 juta antara bulan September hingga November tahun ini.

Lim mendesak CEO 1DMB Arul Kanda untuk memberikan penjelasan terkait hal ini kepada publik, bagaimana ia akan membayar sisa utang 1MDB yang akan jatuh tempu pada minggu depan.

"Saya juga telah meminta agar Komisaris 1MDB, Datuk Kamal Mohd Ali dan Datuk Norazman Ayob untuk memberi penjelasan kepada kementerian mengenai situasi di dalam 1MDB," katanya.

Baca: Najib Razak Diperiksa KPK Malaysia 5 Jam Terkait Skandal 1DMB

Baca: Oknum DPRD Diduga Terjaring Razia Pekat di Sekadau, Ini Kata Ketua DPD Demokrat Kalbar

Dokumen merah
Selain terkait utang Lim juga mengungkap berbagai keanehan di kantor yang dipimpinnya saat ini.

Lim mengatakan bahwa pegawai di kementerian tidak dibenarkan untuk mengakses beberapa akaun dan laporan oleh pemerintah sebelumnya.

Selain itu, ada juga dokumen yang diberi label "dokumen merah" yang hanya bisa diakses oleh beberapa pihak.