Pengelolaan Perbatasan Tidak Terlepas Dari Kebijakan Pusat dan Daerah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Doddy Riyadmadji menegaskan pengelolaan perbatasan khususnya di Kalimantan Barat tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan,” ungkapnya, Senin (9/4/2018).

Baca: Suasana Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tatakelola Keuangan Desa

Fungsi koordinasi dan komunikasi yang efektif dapat berdampak positif bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan meliputi percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” terangnya.

Baca: Pj Gubernur Kalbar : Pengelolaan Perbatasan Perlu Kerjasama Semua Pihak

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang dimaksud adalah percepatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pelayanan sosial dasar.

“Dalam lingkup keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan kawasan perbatasan semakin memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional,” tukasnya.