Pj Gubernur Kalbar : Pengelolaan Perbatasan Perlu Kerjasama Semua Pihak
Tentunya, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk dikelola sesuai kebijakan dan sasaran strategi pembangunan.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Doddy Riyadmadji menegaskan pengelolaan perbatasan negara perlu dukungan semua pihak.
Hal ini mutlak jika pengelolaan perbatasan dipandang sebagai suatu konsep pembangunan kawasan.
“Pengelolaan perbatasan perlu kerjasama semua pihak. Terlebih, Kalbar punya wilayah yang luas. Bukan perkara mudah,” ungkapnya, Senin (9/4/2018).
Baca: Suasana Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tetakelola Keuangan Desa
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus bersinergitas agar tujuan pembangunan kawasan perbatasan dapat terwujud sesuai harapan.
Saat ini, berbagai isu keterbatasan pelayanan dasar masih dialami di wilayah perbatasan diantaranya pendidikan dan kesehatan.
“Selain itu, belum optimalnya sarana dan prasarana perekonomian,” katanya.
Baca: Ansor Sanggau Apresiasi Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas yang Gagalkan Penyelundupan Shabu
Kasus-kasus pelanggaran hukum juga masih terjadi di wilayah perbatasan.
Tentunya, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk dikelola sesuai kebijakan dan sasaran strategi pembangunan.
“Terhadap segala macam permasalahan yang ada di kawasan perbatasan itu perlu upaya pembenahan melalui kebijakan daerah,” imbuhnya.
Beberapa kebijakan daerah itu diantaranya melalui pengembangan teknologi aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, serta pengembangan regulasi aktivitas ekonomi perbatasan.
“Hal tidak kalah pentingnya juga dapat diupayakan melalui pengembangan kawasan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) berbasis industri kawasan,” tukasnya.
