Kerawanan Pilkada di Tiga Provinsi Ini Tinggi, Kalbar Termasuk

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan mengungkapkan bahwa Kalbar sebagai daerah yang memiliki kerawanan tinggi, dalam Pilkada serentak. Pihaknya, telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan konflik Pilkada, dalam bentuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP).

Ia memaparakan, terdapat tiga dimensi yang menjadi penilaian dalam IKP. Dimensi itu antara lain, kontestasi, penyelenggaraan dan partisipasi pemilih.

"Dari tiga dimensi ini, memang ada tiga daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai rawan tinggi. Ada Papua, Maluku dan Kalbar," ungkap Abhan saat membuka Workshop Membangun Sinergi Keterbukaan Informasi KPU-Bawaslu Kalbar untuk Mengatasi Kerawanan Pilkada 2018, di Hotel Santika Pontianak, Kamis (5/4).

Abhan menegaskan bahwa data IKP itu untuk menjadi early warning system atau deteksi dini. Ia menerangkan bahwa informasi tersebut akan menjadi langkah dan upaya bagi seluruh penyelenggara Pemilu agar kerawanan tidak sampai terjadi.

"Dengan upaya yang maskimal, sosialiasi yang intensif, baik oleh KPU maupun Bawaslu," ujarnya.

Baca: Jelang Pilgub, Tokoh Masyarakat Siap Wujudkan Pilkada Damai Mendukung Polri

Kendati demikian, dikatakan, secara spesifik tidak ada arahan khusus bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan tinggi oleh Bawaslu RI. Ia menjelaskan, secara keseluruhan, arahan yang diberikan ke Kalbar sama saja dengan seluruh daerah yang sedang Pilkada.

"Kalau arahan sama saja ke seluruh jajaran kami, utamanya 17 Bawaslu di daerah yang menggelar Pilkada. Kami, semua penekanannya sama, yakni harus maksimal dalam melakukan pencegahan dan pengawasan," tegasnya. 

Abhan menerangkan, Bawaslu RI akan memberikan atensi khusus jika terdapat kasus-kasus tertentu di daerah yang mungkin saja menjadi perhatian publik. Atau hal lain, dikatakan disebabkan terganggunya proses penyelenggaraan Pemilu.

"Sampai hari ini seluruh daerah yang menggelar Pilkada, termasuk di Kalbar aman dan kondusif," ungkapnya.

Namun, Abhan menegaskan bahwa keterbukan informasi dari penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu sangat penting. Ia menilai, ini sebagai upaya untuk mendapatkan trust atau kepercayaan publik.

"Apapun, kalau tidak ada trust publik akan ada timbul masalah, dan gugatan publik. Maka dari itu, pembangunan trust publik harus dibangun bagi penyelenggara kita," pesannya.

Baca: ‎Irjen Arief Hadiri Rapat Kesiapan Pilkada Kalbar

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan, KPU dan Bawaslu perlu ada kesamaan persepsi dan pemahaman bersama soal keterbukaan informasi.