Menteri Yohana Serukan Sekarang Waktunya Suara Perempuan Didengar

Menteri Yohana berpesan agar kaum perempuan harus mampu menduduki posisi pengambil keputusan jika suaranya ingin didengar.

TRIBUNFILE/ISTIMEWA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana 

Citizen Reporter
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 

Ika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Dalam rangka menyambut “Hari Perempuan Internasional” yang jatuh pada 8 Maret, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turut menyerukan bahwa #sekarangWaktunya: Suara Perempuan Didengar.

Menteri Yohana berpesan agar kaum perempuan harus mampu menduduki posisi pengambil keputusan jika suaranya ingin didengar.

Selama ini Pemerintah Indonesia telah berperan dan menyampaikan komitmen dalam forum – forum internasional, seperti dalam Konferensi bertajuk End Violence Solutions Summit di Swedia.

Baca: Cadangan Devisa Turun, BI: Posisi Cadev Cukup Untuk Impor 8,1 Bulan

Pada konferensi tersebut, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Yohana berperan sebagai negara model dalam penanganan isu - isu kekerasan pada anak dan perempuan.

Menteri Yohana juga menjadi pembicara dalam forum Fifth Islamic Conference of Ministers in Charge of Childhood mengenai ketahanan keluarga dalam melindungi perempuan dan anak.

Sebelumnya, Menteri Yohana juga menyempatkan diri berkunjung ke Afghanistan untuk menjadi pembicara dalam "Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace" pada 15-16 Mei 2017 lalu.

Dalam agenda tahunan konferensi dunia Commission on the Status of Women (CSW), Menteri Yohana menjadi focal point mewakili Indonesia yang pada tahun 2017 mempunyai tema “Women’s economic empowerment in the changing world of works”.

Arah pembangunan Indonesia sesungguhnya sudah sejalan dan dapat menjawab berbagai tantangan untuk mencapai isu prioritas Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Indonesia juga masuk dalam 10 negara besar ke depan untuk mewujudkan Planet 50:50 di seluruh dunia pada tahun 2030 untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Hal ini didukung oleh kampanye He For She yang menggerakan kaum laki – laki agar mendukung kemajuan perempuan untuk memperoleh akses yang luas di bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain – lain.

Baca: Untuk Pengembangan Pendidikan, Hairiah Lebih Mengutamakan Melakukan Hal Ini


Planet 50 : 50 dan kampanye He For She merupakan bentuk komitmen dan kepedulian negara yang menyatakan bahwa kaum perempuan merepresentasikan separuh dari pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Terkait hal tersebut, maka keterwakilan suara perempuan menjadi fokus utama di dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dari Pembangunan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved