Sekda Kalbar Tegaskan Bersikap Terbuka Terhadap Program Transmigrasi

“Saat ini, Pemprov juga sudah memfasilitasi dan membantu. Kita akan investasi hijau. Kita kembangkan semua potensi yang ada,” katanya.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
IST
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar bersikap terbuka dengan program transmigrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan daerah.

"Pemprov Kalbar terbuka dengan transmigrasi untuk membangun Kalbar," ungkapnya saat hadiri rapat koordinasi (rakoor) Penyusunan Teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Se-Kalimantan Barat di Hotel Kini, Kamis (1/3/2018). 

Baca: Kalbar Masih Kekurangan Tenaga Pengajar

Ia menerangkan masih banyak potensi Kalbar yang mesti diolah demi kemajuan di masa mendatang.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tpara transmigran yang datang harus benar-benar membangun dan meningkatkan produktivitas pertanian maupun perkebunan di Kalbar.

Baca: Menegangkan! Video Detik-detik Orangutan Masuk Asrama Putri STAI Al-Haudl Ketapang

“Pemprov sangat mendukung. Tapi bagi transmigran yang benar-benar membangun. Jangan pula ketika diberikan hak tanah, lalu  Kalbar ini kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Dari segi kewilayahan dan akses begitu luas,” terangnya.

SDM menjadi tantangan dan perlu langkah pembangunan kapasitas. Menurut Sekda, kualitas SDM adalah kunci keberhasilan pembangunan. Sekda menegaskan akan mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan yang nantinya akan diusahakan oleh para transmigran.

“Saat ini, Pemprov juga sudah memfasilitasi dan membantu. Kita akan investasi hijau. Kita kembangkan semua potensi yang ada,” katanya.

Sekda tidak memungkiri hingga saat ini masih ada hak-hak warga transmigran yang belum terpenuhi terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah didiami sejak ikut program transmigrasi. Selain itu, saat ini juga masih terjadi konflik-konflik tanah.

“Pemprov Kalbar berjanji akan membantu penyelesaian problem ini. Kami berharap penyelasaian masalah ini jangan lagi lewat jalur PTSL, karena terkadang persyaratannya begitu sulit,” tandasnya. (Pra).

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved