HMI Sambas Desak Pemerintah Serius Entaskan Buta Huruf

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas prihatin masih tingginya angka buta huruf di Kabupaten Sambas.

Aktifis HMI Cabang Sambas, Rian mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas, merespon cepat dengan langkah-langkah tepat untuk mengentaskan buta aksara di Kabupaten Sambas.

Baca: Jelang Sidang Cerai Ahok, Pengacara Beberkan Hal yang Mengejutkan

"Pemkab Sambas harus segera mengambil langkah tepat dan konkrit untuk mengentaskan buta aksara ini. Karena bagaimana program pemerintah akan berjalan dengan baik dan sukses, jika masih ada warganya yang tak bisa membaca," tegasnya Selasa (30/1/2018).

Apa yang menjadi kekhawatiran Rian cukup beralasan, lantaran berdasarkan data penduduk buta aksara Kabupaten Sambas 2018 usia 15 tahun ke atas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas telah mengidentifikasi ada sebanyak 3.258 warga Kabupaten Sambas belum bisa membaca dan menulis.

"Jumlah tersebut tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas. Paling tinggi teridentifikasi, terdapat di Kecamatan Sejangkung, dengan jumlah sebanyak 297 buta aksara. Berikutnya Kecamatan Semparuk dengan jumlah 232 dan menyusul kecamatan-kecamatan lain dibawahnya," ungkap Rian.

Kemudian, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, warga Kabupaten Sambas yang buta aksara secara keseluruhan sebanyak 36.601 orang atau 6,91 persen dari jumlah total penduduk Kabupaten Sambas.

Baca: Permalukan Jessica Iskandar, Tak Pernah Akui Anaknya, Baru Saja Ludwig Lakukan Hal Mengejutkan

"Terdapat selisih jumlah yang sangat besar, antara data yang dikeluarkan oleh Disdikbud Kabupaten Sambas dengan BPS Kal-bar. Jika dilihat dari kategori usia. Warga yang buta aksara itu berusia 15 sampai 60 tahun, ini berarti masih sekitar 33.343 warga Kabupaten Sambas yang buta aksara yang mungkin saja belum teridentifikasi Disdikbud Sambas," jelasnya.

Dengan jumlah total 36.601 warga buta aksara di Kabupaten Sambas, yang dirilis oleh BPS Kalbar.

Secara keseluruhan, ini tentu saja merupakan sebuah pesan kepada Pemerintah Daerah khususnya, Disdikbud Kabupaten Sambas.

"Inisiasi sebuah program pendidikan khusus mengentaskan buta aksara ini sangat diperlukan, terlebih lagi untuk warga lansia yang masih mempunyai semangat untuk setidaknya belajar membaca dan menulis. Ini mengingat bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, tanpa ada batasan usia," sambungnya.