Ini Tiga PR Dari Bahlil Lahadalia Untuk Ketum BPD Hipmi Kalbar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha dibawah Hipmi segera melakukan penyesuaian diri dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hipmi diakuinya selalu berjuang dan berupaya untuk mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang berpihak kepada pengusaha. Kalbar diakuinya merupakan provinsi yang digerakkan oleh sumber daya alam, baik pertambangan maupun perkebunan serta ekonomi kreatif. Saat ini ia mengakui terjadi perbaikan harga dari sektor tersebut.

"Sehingga pelaku usaha diharapkan segera melakukan penyesuaian diri dengan melakukan ekstensifikasi dan optimalisasi dalam meningkatkan produksi. Tugas ketum Hipmi yaitu menciptakan anak mudah menjadi pengusaha baru kedua mampu berpartisipasi secara aktif dengan pemerintah, ketiga bisa menjadi mitra strategis pemerintah," ujar Bahlil usai melantik Ketum DPD Denia Yuniarti Abdussamad di Radakng pada Rabu (17/1/2018).

Kebijakan terkait dengan mendorong bunga untuk UMKM sebesar 7 persen dan bunga umum 10 persen. Kami juga mendorong KUR dengan pinjaman Rp25 juta tanpa agunan. mendorong agar BUMN tidak boleh mengerjakan proyek dibawah Rp100 miliar, sekarang kita lagi mendorong UU regulasi. Hal lain kita melakukan apa yang disebut sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah," ujar Bahlil.

(Baca: Inafis Polresta Perlukan Dua Data Ini Untuk Identifikasi Penemuan Kerangka Manusia di Sepakat )

Bahlil mengatakan dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, dunia usaha di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pokok persoalanya adalah masih rendahnya daya saing dunia usaha kita jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Lemahnya daya saing itu berdampak pada kemampuan produksi dan konsumsi masyarakat Indonesia.

"Hal itu dapat dilihat di 2015 PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen, tahun 2016 pertumbuhan PDB kita turun menjadi 4,94 persen dan di kuartal ketiga PDB kita tumbuh sebesar 5,06 persen.

(Baca: Polres Singkawang Amankan 133 Tabung Gas Elpiji Diduga Ilegal )

Salah satu faktor penyebab rendahnya daya saing Negara kita adalah masih minimnya ketersediaan infrastruktur," ujarnya.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi kata Bahlil diperlukan ketersediaan infrastruktur yang mumpuni, seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, Bandar udara dan pelabuhan laut baru. Aneka kebutuhan itu memerlukan biaya jumbo. Total kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2014-2019 mencapai Rp 4,197 triliun.

Dari jumlah itu, 42 persen pembiayaannya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dana badan usaha milik Negara. "Sisanya sebesar 58 persen mesti ditanggung oleh perusahaan swasta. Dalam kondisi ini, terdapat peluang bagi para pengusaha khususnya pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut," ujarnya.