Selain Pontianak, Ada Tiga Daerah Lainnya yang Terima Penghargaan LGCB

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menjadi pembicara dalam penganugerahan penghargaan Local Government Capacity For Business (LGCB Indek).

Midji diminta memberikan apa yang telah dilakukan Kota Pontianak bagaiamana strategi dan caranya dalam membangun iklim investasi yang baik.

Kegiatan terersebut juga sekaligus penyerahan penghargaan Local Government Capacity For Business Indek 2017, pada Kota Pontianak yang dilangsungkan di Hotel Aryaduta, Gambir Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Selain Kota Pontianak, ada tiga kabupaten kota lainnya yang di berikan penghargaan serupa, Kota Surabaya, Kabupaten Siak dan Kabupaten Demak.

(Baca: Sutarmidji Borong Banyak Penghargaan Bergengsi di Tingkat Nasional )

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr Adi Suryanto LGCB diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten-kota yang telah memenuhi variabel yang telah ditetapkan.

Inisiatif daerah, dengan indikator kebijakan, SDM, dan pelayanan perizinan. Potensi daerah dengan indikator kondisi infrastruktur, keamanan daerah dan ketenagakerjaan. Hasil dengan indikator perkembangan investasi, pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan.

"Penghargaan ini diberikan pada empat kabupaten-kota yang telah menciptakan iklim usaha yang kondusif didaerahnya," ucap Adi Suryanto.

Ia menambahkan peluang kekuatan ekonomi Indonesia menjadi satu diantara negara ekonomi terbesar di dunia. Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang berlandaskan Nawa Cita dengan memasuki era desentralisasi pasca reformasi di Indonesia, membawa daerah untuk semakin berlomba dalam meningkatkan daya saingnya.

Daerah disebutnya didorong terus untuk berkompetisi menarik investasi kedalam daerahnya. Dengan adanya era desentralisasi ini, dapat dilihat adanya perkembangan positif karena semakin banyak daerah yang menunjukkan kesuksesan dalam membangun perekonomian daerahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Birokrasi disebutnya menjadi mesin utama penggerak perekonomian daerah. Hal itu terkait dengan instrumen kebijakan untuk membangun tata kelola ekonomi yang baik didaerahnya sehingga mampu menciptakan kondusivitas iklim usaha.

LAN tidak bekerja sendiri dalam memberikan penilaian pada daerah namun bekerjasama dengan Partnership For Ekonomic Governance (AIPEG).

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kapasitas daerah dalam mendukung iklim usaha bisnis didaerah, sehingga pembuat kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk peningkatan daya saing di Indonesia.