BPBD Sambas Akan Dibentuk Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Amiruddin, Plt Kabid Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, yang saat ini secara definitif menjabat sebagai Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Satpol PP Sambas mengungkapkan bahwa bidang yang dijabatnya tersebut dikarenakan belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, sehingga masih menyatu dengan Satpol PP Sambas.

"Bidang ini baru masuk awal tahun 2017 di Satuan Polisi Pamong Praja, karena saat ini di Kabupaten Sambas memang belum memiliki BPBD secara terstruktur ya. Artinya walaupun Perda-nya sudah ada, Nomor 4 tahun 2016 kemarin, cuma strukturnya masih belum dibuat. Akhirnya untuk urusan pelaksanaan penanggulangan bencana digabungkan atau dilimpahkan ke Satpol PP, sesuai dengan PP No 18," ungkapnya di sela-sela diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017, Kamis (9/11/2017).

Amiruddin mensyukuri, pihaknya masih mendapatkan kesempatan dari BNPB yang memberikan fasilitas seperti kegiatan diskusi publik penyusunan dokumen RPB tersebut.

"Sebenarnya fasilitas ini diperuntukkan bagi yang sudah memiliki BPBD, alhamdulillah saat ini walaupun kita belum memiliki BPBD, sudah bisa melaksanakan. Dan ini adalah langkah awal kita untuk bagaimana cara pemerintah untuk melaksanakan aksi, jika terjadi suatu bencana atau pada saat tidak terjadi bencana," ujarnya.

Pada saat diskusi publik tersebut, pihaknya berkesempatan untuk meminta saran dan masukan. Karena menurutnya, dokumen tersebut adalah dokumen yang sangat penting bagi pihaknya, untuk Kajian Risiko Bencana dan RPB ke depan.

"Ini dibuat dalam bentuk dokumen. Hasil dari dokumen ini nanti akan dilanjutkan dengan payung hukum. Bisa nanti berbentuk Perda atau pun Perbup. Dan memang kami sudah sampai ke arah sana. Jadi untuk terkait dengan BPBD, saat ini kami sudah menginisiasi, sebenarnya dari awal itu dari Perda No 4 tahun 2016 kemarin memang sudah dimasukkan item Organisasi Perangkat Daerah BPBD. Hanya saja menurut regulasi yang ada, bertentangan. Oleh karena itu Perda-nya harus direvisi," jelasnya.

Amiruddin menerangkan, BPBD yang termasuk dalam Perda No 4 tahun 2016 itu, harus dibuat Perda otonom. Makanya disebut dengan Perda Pembentukan BPBD Kabupaten Sambas.

"Jadi nanti Perda No 4 tahun 2016 itu direvisi dulu, setelah itu dikeluarkan BPBD-nya, kemudian dibentuk lagi Perda baru tentang Pembentukan BPBD," terangnya.

Terkait dengan kajian dalam diskusi publik tersebut, Amir mengatakan sebenarnya sudah dilakukan dua kali rapat konsiasi, yakni rapat yang meminta masukan dan saran dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait yang ada, untuk menyempurnakan dokumen yang sudah dibuat oleh BNPB

"Kegiatan ini mungkin saja terkait dengan surat edaran dari Kepala BNPB tentang kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tahun 2017/2018. Saya pikir memang terkait karena sebenarnya keinginan besar juga dari BNPB pusat, Kabupaten Sambas harus memiliki BPBD. Karena dilihat dari indeks risiko bencana Indonesia, Kabupaten Sambas itu menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Kalimantan Barat, risiko bencananya itu sangat rawan bencana (tinggi)," tegasnya.

Sehingga BNPB selalu mendesak pihaknya, dan sangat mendukung sekali jika pembentukan BPBD Kabupaten Sambas secepat mungkin.

"Tahun 2018, BPBD Kabupaten Sambas sudah siap. Sambil berjalan untuk lebih luas lagi payung hukumnya atau legalitasnya, maka akan dibentuk Perda tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Sambas. Mudah-mudah tidak ada halangan, tahun 2018 nanti masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Sambas," sambungnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017 di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, Kamis (9/11/2017).