Daniel Johan Sesalkan Banyak Kelompok Tani Belum Miliki Badan Hukum
Supaya tidak salah sasaran. Mohon Pak Kadis menyampaikan kepada Bupati Sambas, ini perannya dinas dan teman-teman penyuluh sangat penting sekali
Penulis: Tito Ramadhani | Editor: Nasaruddin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Arik Hari Wibowo mengungkapkan, 80 persen anggaran KKP ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Bantuan langsung kepada masyarakat, untuk itu kami perlu mendapatkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah. Pertama tentunya penyiapan kelompok berbadan hukum, jadi supaya masyarakat di sini, baik itu pembudidaya, nelayan dan lainnya, supaya bisa mengakses program bantuan yang digelontorkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," ungkapnya, Senin (30/10/2017).
(Baca: Dengarkan Aspirasi Kalangan Pemuda, Balon Wakil Wali Kota Roadshow Politik Kopi )
Lanjut Arik, selain kelompok binaan saat ini harus berbadan hukum.
Pihaknya meminta bantuan untuk identifikasi, verifikasi, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok calon penerima bantuan.
"Supaya tidak salah sasaran. Mohon Pak Kadis menyampaikan kepada Bupati Sambas, ini perannya dinas dan teman-teman penyuluh sangat penting sekali supaya bantuan-bantuan kami tepat sasaran," jelasnya.
(Baca: Daniel Johan Minta Kementerian Kelautan Akomodir Penyuluh Perikanan Bantu )
Pihaknya belajar dari program-program sebelumnya, yang banyak sekali program-program yang mangkrak akibat dari tidak tepatnya sasaran.
"Yang akhirnya mangkrak, tidak digunakan, karena kami tidak tepat sasaran. Kemudian penyediaan infrastruktur di cluster kawasan perikanan budidaya. Kami juga mohon dukungannya dari Pemda, agar kawasan-kawasan budidaya yang memang kita dorong bersama bisa dibantu fasilitas infrastrukturnya," terang Arik.
(Baca: Star Papase Lolos ke Babak 16 Besar Economic Futsal Competition )
Selain itu, pihaknya meminta optimalisasi pemanfaatan bantuan sarana prasarana, yang diberikan kepada Pemda dan masyarakat.
"Termasuk salah satunya excavator ini. Ezcavator ini kami bantukan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk pengembangan budidaya tambak, supaya mereka lebih cepat berproduksi dan lebih mudah dalam bekerja," ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pengawasan bersama oleh seluruh elemen masyarakat, terhadap bantuan-bantuan pemerintah, guna menghindari terjadinya penyimpangan.
"Bentuklah kelompok yang berbadan hukum. Karena kalau tidak berbadan hukum, agak berat. Proposal bantuan itu datangnya dari berbagai daerah. Jadi kalau misalnya ada proposal yang satu berbadan hukum dan yang satunya tidak, maka kemungkinan yang akan lolos adalah yang berbadan hukum," tegasnya.
