Daniel Johan Sesalkan Banyak Kelompok Tani Belum Miliki Badan Hukum

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengatakan bahwa kunjungannya selain menyerahkan bantuan juga sekaligus sosialisasi beberapa program pemerintah.

Ia mengaku senang, karena pada tahun lalu ke kawasan tersebut ia sempat berbincang dengan para nelayan, dan menyerap aspirasi. Yang satu di antaranya mengeluhkan kondisi pendangkalan kawasan perairan pelabuhan tersebut.

"Salah satu yang kuat disampaikan adalah, ini namanya pelabuhan pak, tetapi kapalnya masuk nggak bisa keluar, karena pendangkalan. Jadi kami pada waktu itu mendorong agar ada program pengerukan. Dan bulan Oktober sudah dimulai ya, setelah ini mudah-mudahan semuanya lancar. Karena kalau misalkan ada pengerukan, di satu sisi ada aturan kapal nggak boleh stay lama kan, dia harus keluar tapi di sisi lain, bagaimana mau keluar karena memang nggak bisa keluar, sehingga itu menjadi problem," ujarnya.

Excavator yang diserahkan tersebut, nantinya akan digunakan untuk mendalami pelabuhan Pemangkat yang mengalami pendangkalan, agar kapal-kapal nelayan bisa mudah masuk dan keluar pelabuhan.

Daniel menegaskan, perhatian pemerintah terhadap nelayan dan petani cukup besar, namun ia menyesalkan ada beberapa kendala yang masih harus diselesaikan.

"Kami dorong terus, tapi nelayan dan kelompok binaan ini nggak mau dengar. Karena kalau penyerapannya rendah menyulitkan pemerintah pusat juga itu, karena nggak mencapai target. Masa sampai sekarang baru sekitar 40 persen penyerapan di KKP itu," jelas Daniel.

Bermacam program bantuan pemerintah kepada nelayan masih terkendala untuk digelontorkan. Satu di antara kendala tersebut, adalah tidak adanya akte notaris yang dimiliki oleh kelompok nelayan.

"Karena bantuan untuk program-program perikanan mengharuskan itu, sementara baru sedikit kelompok nelayan kita yang memiliki akta notaris atau badan hukum. Kami terus mendorong untuk memiliki badan hukum, tetapi kalau masih terkendala kami minta jangan menjadi persyaratan dulu. Yang penting, kelompok tani atau kelompok nelayan sudah teregristrasi di dinas terkait," jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun 2018 mendatang Pemerintah Pusat berencana mengalokasikan sebanyak Rp 500 miliar bagi program bantuan untuk pertanian.

"Pemerintah menganggarkan Rp 500 miliar untuk pertanian di Kalimantan Barat tahun 2018, ini semua dalam bentuk program-program, untuk perkebunan, untuk pertanian padi, alat dan mesin pertanian, termasuk jalan usaha tani dan embung," paparnya.

(Baca: Bhabinkamtibmas Desa Ketungau Indah Hadiri Jambanisasi )

Daniel menegaskan, DPR RI akan selalu mendorong upaya menumbuhkan industri hilir di bidang pertanian dan perikanan di Kalbar.

"Petani dan Nelayan itu adalah pahlawan bagi pangan Indonesia. Kita sekarang sudah swasembada, karena kita produksi sudah lebih dari 200 ribu ton, ini sudah bisa membantu dari lumbung pangan nasional. Ke depan, dengan kerja keras tersebut kita bersama harus memikirkan kesejahteraan petani dan nelayan. Selama petani dan nelayan belum sejahtera, pemerintah baru berhasil 50 persen," tegasnya.

(Baca: Bank Kalbar Daftarkan Kepesertaan JKN-KIS 200 Anak Panti )

Ditambahkannya, DPR mendorong sangat kuat kementerian terkait agar mulai tahun depan untuk melakukan penguatan program industri hilir bagi produk pertanian dan perikanan. Karena dengan dorongan tersebut, petani dan nelayan akan semakin sejahtera.

"Jadi petani dan nelayan bisa menjadi bagian dari proses produksi bahan baku menjadi bahan siap konsumsi masyarakat, nilai tambah produksi harus kembali ke petani dan nelayan, sehingga kelak petani tak lagi jual gabah tapi menjual beras dalam kemasan yang baik, nelayan juga tak cuma menjual ikan, namun bisa menjual dalam bentuk palet, kalengan dan lain lain," sambungnya.