TribunPontianak/

Anggota DPRD Pontianak Ini Mengaku Kesal Tinjau Jembatan Bansir, Ini Penyebabnya!

Ia berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah koordinasi dengan siapapun yang mengerjakan pekerjaan ini untuk diberi deadline waktu.

Anggota DPRD Pontianak Ini Mengaku Kesal Tinjau Jembatan Bansir, Ini Penyebabnya!
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Yandi saat meninjau proyek provinsi pembangunan Jembatan Bansir, Kamis (12/10/2017) saat pukul 11.00 WIB. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dibangunannya Jembatan Bansir dan adanya penutupan jalan serta pengalihan arus lalulintas mendapat perhatian dari pihak DPRD Kota Pontianak.

Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Yandi menuturkan dengan ditutupnya Jalan Imam Bonjol otomatis kendaraan akan melewati jalur lainnya, ia khawatir beban jalan yang dilalui oleh kontainer, trailer serta truk roda enam tidak mampu menahan beban sehingga menyebabkan jalan tersebut rusak.

"Dengan adanya penutupan Jalan Imam Bonjol sehingga mobil besar melewati jalan kota dan Ahmad Yani dan kalau seperti ini nanti jadi tampal sulam, jangan nanti ini diperbaiki disana menjadi rusak, tentu harus di atur sesegera mungkin," jelasnya, Kamis (12/10/2017).

(Baca: Pembangunan Jembatan Bansir Molor, Ratusan Kontainer Sesaki Pelabuhan )

Yandi katakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak akan lebih paham bagaimana cara mempolakan dan mengatur lalulintasnya sehingga dapar mengurangi resiko kerusakan jalan dan jembatan lain yang dilewati oleh mobil-mobil besar tersebut.

"Mempolakannya seperti apa. Saya kira Dinas Perhubungan paling paham cara mempolakannya dengan baik. Kita serahkan bagaimana komunikasi Pemkot dengan provinsi dalam hal ini supaya akses ini menjadi bagus," ucap Yandi.

Ia tegaskan jangan sampai dalam melakukan pekerjaan disini baik dan disananya rusak.

(Baca: Kesal Pembangunan Jembatan Bansir Lamban, Ini Desakan Sutarmidji ke Dinas PU Provinsi )

Oleh karena itu Yandi minta ada komunikasi yang baik antara pemerintah kota dengan provinsi.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help