Dewan Komisioner OJK Apresiasi Asep Ruswandi, Ini Prestasi yang Dicapai
OJK bersama Pemda juga telah menggagas pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat Provinsi dan Kubu Raya.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Jamadin
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK), Riswinandi mengatakan selama OJK beroperasi di Kalbar kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Kalbar dinilai cukup baik. Hingga triwulan II 2017 dia mengatakan aset industri jasa keuangan di Kalbar yang diawasi oleh OJK mencapai Rp71,6 triliun.
"Pertumbuhan juga terlihat cukup menggembirakan. Dimana total aset perbankan triwulan II 2017 naik sebesar 11,21 persen (yoy) dengan market share terhadap perbankan nasional sebesar 0,94 persen. Meskipun perlu kerja keras untuk meningkatkan market share," ujar Riswinandi, Kamis (28/9/2017).
(Baca: Terbukti Jadi Tempat Transaksi Narkoba, Ini Ancaman Pemkot Terhadap THM )
Kualitas kredit kata dia juga cukup terkendali tercermin dari rasio kredit macet atau NPL yang hanya sebesar 2,60 persen. Sementara itu total asset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tumbuh sebesar 7,84 persen (yoy), sedangkan jumlah transaksi Pasar Modal mencapai Rp3,622 miliar dengan jumlah Investor sebanyak 8.883 orang.
OJK juga memiliki beberapa program kerja bersama dengan Industri Jasa Keuangan, diantaranya program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), asuransi bagi sektor pertanian, peternakan dan kelautan serta penjaminan kredit UMKM. Selain itu juga perluasan akses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini banyak disalurkan pada sektor perdagangan.
OJK bersama Pemda juga telah menggagas pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat Provinsi dan Kubu Raya. Untuk selanjutnya TPAKD akan dibentuk pada tingkat kota serta kabupaten lainnya. Sedangkan dalam rangka perlindungan konsumen, secara OJK-Wide Satgas Waspada Investasi selama periode Januari-September 2017 telah menghentikan kegiatan usaha 48 entitas di seluruh Indonesia.
"Lima diantaranya dilakukan dalam minggu ini. Sementara itu, Kantor OJK Provinsi Kalbar juga turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyelesian kasus investasi illegal. Salah satunya menyelesaikan kasus Save Our Trade (SOT) di Kabupaten Mempawah yang mana sudah ada vonis, "ungkapnya.
Konsen selanjutnya kata dia adalah upaya untuk peningkatan inklusi keuangan. Hal ini sangat penting terutama untuk mendorong masyarakat kita untuk faham dan mengetahui mengenai produk-produk keuangan. Karena berdasarkan study, dapat dibuktikan secara empiris bahwa financial inclusion akan mendorong economic growth suatu negara.
(Baca: 73 Ormas Tak Miliki Surat Keterangan Terdaftar, Ini Penjelasan dari Kesbangpol Sintang )
Secara nasional, indeks literasi nasional adalah sebesar 67,8 persen, sementara itu untuk Kalbar sendiri per Desember 2016 adalah sebesar 65,5 persen. "Ada gap yang harus dikejar, dan menjadi PR kita bersama untuk meningkat literasi keuangan di Kalbar melalui sosialisasi yang berorientasi pada outcome peningkatan tingkat literasi dan inklusi, "ujarnya.
Pergantian unsur pimpinan OJK di daerah kata dia juga merupakan proses optimalisasi, pengembangan dan penyegaran sumber daya manusia OJK. Hal tersebut sebagai upaya membangun OJK menjadi lembaga yang dapat menjawab berbagai harapan dan tuntutan stakeholders terhadap keberadaan OJK.
"Mewakili Anggota Dewan Komisioner OJK, saya mengucapkan selamat kepada Mochamad Riezky Purnomo dan apresiasi kepada Asep Ruswandi yang telah memimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar dengan baik. Semoga jabatan baru yang diamanahkan, dapat dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dan penuh tanggung jawab, "ujarnya.