Pemahaman Aparatur Desa dalam Melaksanakan Regulasi masih Kurang, Ini Dampaknya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Dana Desa, Herkulanus Roni menegaskan pembangunan desa merupakan bagian Nawacita Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Roni sapaan akrabnya menambahkan desa sebagai instrumen dalam melaksanakan regulasi terkait dana desa.

“Tapi, kita sadari pemahaman perangkat aparatur desa dalam melaksanakan regulasi masih kurang,” ungkapnya saat sosialisasi pengunaan dana desa dan peruntukannya di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (24/8/2017).

Kurangnya pemahaman akibatkan kondisi rentan, satu diantaranya kemungkinan penggunaan anggaran dana tidak sesuai peruntukan, bahkan berujung penyelewengan dana desa. Roni menyadari pentingnya atasi kekurangan ini melalui sosialisasi.

Terkait kebijakan dana desa tahun 2017, Roni menjelaskan 100 persen pengalokasian dibagi menggunakan proporsi dan bobot formula yakni 90 persen pemerataan dan keadilan alokasi dasar serta anggaran desa.

 “Sisanya 10 persen berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa,” jelas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Sekda) Sintang.

Baca: Angka Partisipasi Masyarakat Menggunakan Hak Pilih di Pontianak Rendah, Ini Faktor Penyebabnya

Tahun 2017, Provinsi Kalimantan Barat mendapat dana desa sebesar Rp 1,616 Triliun yang dialokasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

“Pemberdayaan desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. Sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri,” tandasnya.