Harap Pemkab Landak Jalin Kerjasama Dengan UPR

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Saat ini perkembangan budidaya ikan air tawar untuk di Kabupaten Landak cukup meningkat. Namun pemerintah Kabupaten Landak melalui instansi terkait dinilai kurang menjalin kerjasama yang baik dengan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Landak.

"Kalau Pemerintah kita susah ngomong, kadang tidak nyambung antara kita dan Pemerintah. Kita punya program beda dengan program Pemerintah, meski Pemerintah ada penyuluh tapi tidak ada kerjasama dengan kita," ujar pemilik UPR Babanto Ngabang Jaidu kepada wartawan pada Jumat (31/3/2017).

Jaidu yang memang sudah belasan tahun lamanya membina masyarakat petani ikan, dan melakukan berbagai pelatihan juga mengaku kesal dengan Pemerintah. Karena Pemerintah tidak ada kerjasama dengan UPR yang sudah memliki ijin dan legalitas jelas bahkan mendapat SK Menteri.

Baca: Dana Bos Landak Tahun 2017 Sebesar Rp 59 Miliar

"Permasalahan utama tidak ada kerjasama antara Pemerintah dengan petani ikan. Kita di pembenih ini ada program untuk meningkatkan budi daya ikan, tapi ketika Pemerintah mencari bibit untuk bantuan di kelompok tani tidak memperdayakan dengan UPR yang ada," kata Jaidu.

Dikatakanya lagi, menurutnya Pemerintah Daerah juga banyak membantu induk ikan untuk pembibitan dan pakan dan bantuan lain kepada UPR yang legalitas syarat juga dipertanyakan. "Di Landak ini informasinya ada belasan UPR. Orang punya kolam yang belum tau apakah SDM nya sudah dibekali ilmunya sudah dibantu, akhirnya tidak ada hasil," ungkapnya.

Untuk itu dirinya berharap kepada Pemerintah Daerah agar menjalin UPR yang ada, dan berkerjasama untuk pembedayaan pengembangan ikan. "Jadi UPR yang ada bisa dimanfaatkan untuk pengadaan bibit ikan tawar untuk program bantuan kepada masyarakat. Seperti ikan nila, mas, dan Lele," pungkasnya.