Hildi: Statemen Luhut Ingatkan Panitia Sail Sabang Agar Tak Seperti Sail Karimata
Sekarang coba dulu dilihat beliau (Luhut) menyebutkan hal tersebut dalam rangka apa, kan dalam rapat koordinasi Sail Sabang
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Statment Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaidtan yang menyatakan Sail Karimata Kayong Utara yang terlaksana pada tahun 2016 acara kampungan mendapat respon dari Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid. Menurut ketua NU Kalbar ini pemberitaan dan statment tersebut harus dilihat dari konteks apa terlebih dahulu, Ia mengatakan statment tersebut adalah dalam rangka rapat dengan Kementrian untuk pelaksanaan Sail Sabang.
Menurutnya Menkomaritim Indonesia tersebut hanya mengingatkan para panitia agar tidak terulang kejadian di Kabupaten Utara yang tidak sesuai dengan konsep awal dan ternyata panitia tersebut dari kementrian sendiri dan bukan dari Pemerintah Kayong Utara.
“Sekarang coba dulu dilihat beliau (Luhut) menyebutkan hal tersebut dalam rangka apa, kan dalam rapat koordinasi Sail Sabang, artinya yang dihadapinya adalah kementrian-kementrian. Pak Luhut minta secara detail minggu depan, artinya dalam persiapan Sail Sabang sama kasusnya dengan Sail Karimata di Kayong Utara, sampai dia ungkapkan segala tata acara apa segala kampungan tidak layak dihadiri Presiden, karena kegiatan tersebut semuanya adalah kegiatan Pemerintah Pusat. Ia mengingatkan di Kementrian jangan sampai sama dengan yang di Kayong Utara, karena waktu mau pulang usai pelaksanaan Sail di Kayong, Luhut mengucapkan salut kepada saya, hebat kalian katanya, saya cuman kurang srek sama acaranya saja kata beliau,” ujar Hildi, Rabu (29/03/2017) saat ditemui di rumahnya yang ada di Kota Pontianak.
Ia juga menilai, pelaksanaan Sail Karimata di Kayong Utara memang kurang layak untuk diperontonkan kepada Presiden.
“Jadi contohnyalah waktu sail karimata hanya ada acara paramotor, terjun payung, terus ada pesawat yang terbang, waktunya singkat dan tidak banyak, sebenarnya saya juga melihat waktu itu tidak layak untuk dipertontonkan kepada Presiden. Terus hanya ada kapal nelayan yang ramai karena konsepnya waktu itu ada amfibi yang mendarat, kemudian ada parade jetski namun saat hari pelaksanaan kementrian tidak ada dana tersedia. Jadi dimaksud pak Luhut bukan penyelenggaraannya, karena dia berhadapan dengan kementrian dan minta minggu depan sudah harus detail untuk Sail Sabang. Karena setahu saya, saya pernah ikut rapat dengan beliau saya kemukan seperti jalan dari Ketapang menuju Sukadana Kabupaten Kayong Utara sempit, kurang bagus dan Ia langsung mengecek, ‘zipur ada ndak?’ katanya. Namun waktu itu mepet,” terangnya.
Baca: BEM Untan Desak Pemerintah Ambil Kebijakan Soal Pencemaran Limbah
Menurutnya, pemberitaan yang dibuat dan mengambil statment Menkomaritim Indonesia tersebut seolah-olah Sail telah berkali-kali dilakukan di Kayong Utara dan masih begitu saja.
“Yang saya baca inikan seolah-olah sudah berapa kali dilaksanakan, namun persiapan masih seperti itu. Maksudnya saya lihat ia mengucapkan konteks hal tersebut dalam rapat dengan kementrian. Sehingga kementrian di Sail Sabang harus sampai dengan sekarang, sepertinya kementrian ini kesiapan juga sama dengan Sail Karimata di Kabupaten Kayong Utara semua tidak tersedia dana,” katanya.
Semua kegiatan Sail Karimata, lanjut Hildi dimonitori oleh pemerintah pusat, pemkab hanya menyediakan, melaksanakan untuk fasilitas acara, termasuk sarana tenda dan lain sebagainya dari Pemkab, sedangkan susunan acara adalah dari Pusat.
“Kalau yang saya tangkap maksud dari Pak Luhut, Ia minta detail tata acaranya seperti apa, saya lihat orang sekelas luhut yang seleranya tinggi memang melihat sebagai suatu acara yang kampungan, tapi saya tidak merasa tersinggung. Karena kita bukan panitia dan Ia sendiri yang mengucapkan kepada saya, hebat kalian mampu melaksanakan ini, sedangkan saya sudah kemukakan ke Pusat kondisi Kayong Utara seperti apa dan mereka telah berulang kali datang, sampai-sampai untuk yang mengurus Akomodasi semua dari pusat bukan Pemkab. Makanya sampai-sampai seperti Pangdam, Kapolda, Gubernur tidak dapat kamar di Hotel, itu karena semua dari panitia pusat, malah ada mentri yang datang diluar perencanaan dan pejabat lain,” tukansya.