Walhi Kalbar Apresiasi Kebijakan Restorasi Lahan Gambut
Hal tersebut merupakan indikator bahwa daerah cukup cepat merespon arahan dari pemerintah pusat sudah ada.
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontinak, Hamdan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Direktrur Walhi Kalbar Anton P Widjaya memberika apresiasi kepada pemerintah terutama dilevel daerah cukup resposif dalam mengatasi persoalan penangan gambut.
Satu di antaranya dengan membentuk tim restorasi yang telah terbentuk.
“Kalbar satu di antara provinsi yang cukup aktif merespon hal tersebut. Ketika pembetukkan telah dilakukan dibeberapa provinsi lain yang menjadi prioritas belum melakukan,” ujarnya saat dihubugi tribun, Kamis (12/1/2017)
Hal tersebut merupakan indikator bahwa daerah cukup cepat merespon arahan dari pemerintah pusat sudah ada.
Persoalan selanjutnya adalahkerja-kerja yang akan dilakukan oleh TRGD sebagai hirarki pemerintah harus berjalan baik.
Baca: Dukung Restorasi Gambut, Pemprov Kalbar Bentuk UPT Lahan Basah
Mengenai alokasi anggaran dalam restorasi memerluan anggaran yang tidak sedikit.
Apakah didalam konteks pembiayaan menjadi beban dari APBD, tentunya komitmen dan goodwill juga berada di DPRD karena ii menyangkut dengan anggaran dan pembiayaan.
“Karena saya membayangkan tidak semua berada di APBN, sehigga tentu juga perlu dorangan dari parlemen di DPRD,” ujarnya
Anton menghkawatirkan proses-proses kerja yang dilakukan oleh TRGD nanti melakukan rehabilitasi lahan dikawasan gambut yang berada di areal kosesei perusahaan yang sudah jelas.
Menurut Walhi TRGD yang dilakukan nanti tidak dilakukan di areal perusahaan.
“Sebagai pemiliki wilayah konsesi, perusahaan bertanggung jawab terhadap dengan areal bekas kebakaran lahan yang terjadi diwilayahnya,” katanya
Bukan menjadi tanggung jawab pemeritah, tanggung jawab TRGD menggunakan anggaran untuk melakukan rehap terhadap lahan yang bekas terjadi kebakaran lahan yang terjadi.
Jika kebaran yang terjadi pada wilayah hutan lindung ataupun konservasi. Sudah ada lembaga pemerintah yang sudah dibebani dengan tanggung jawab untuk menangani.
“Jika kita berbicara huta konservasi sudah ada lembaga pemeritah untuk menangani hal tersebut,” ujarnya
