Ternyata, Ahok Kalah Kaya Dibanding Sandiaga Uno! Berapa Sih Gaji Gubernur DKI?
Organisasi non-pemerintah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah menjabarkan gaji dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, tahun 2012.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar harta kekayaan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kini dipublikasikan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta http://kpujakarta.go.id.
KPU mempublikasikan data itu berdasarkan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari pengumuman itu, terlihat jelas, siapa calon paling kaya dan siapa paling miskin di antara keenamnya.
Baca: Ini Penjelasan Kejagung Kenapa Ahok Tak Ditahan
Sandiaga Uno adalah calon paling kaya dengan jumlah harta kekayaan senilai Rp 7.307.042.605 (Rp 7,3 miliar) dan USD 8.893.
Djarot Saiful Hidayat memiliki harta paling sedikit senilai hanya Rp 6.295.603.364 (Rp 6,2 miliar).
Calon gubernur dari petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memiliki harta kekayaan terbanyak kedua setelah Sandiaga.
Mantan Bupati Belitung Timur itu memiliki harta senilai Rp 25.655.887.496 (Rp 25,6 miliar) dan USD 7.228.
Harta Ahok terdiri sembilan aset tanah serta empat aset tanah dan bangunan di Kabupaten Belitung Timur.
Selain itu, dia juga mempunyai satu aset bangunan serta dua aset tanah dan bangunan di Jakarta Utara.
Total aset tanah dan bangunan yang dimiliki suami Veronica Tan ini adalah Rp 16.791.268.000.
Kemudian, dia juga tercatat mempunyai 18 sapi yang bernilai Rp 270 juta, logam mulia senilai Rp 350 juta, serta benda bergerak lainnya yang berasal dari hasil sendiri dan hibah sejumlah Rp 300 juta.
Selain itu, mantan anggota DPR RI ini memiliki investasi tahun 2007 senilai Rp 2.380.000.000 serta dua aset giro dan setara kas lainnya yang bernilai Rp 5.178.465.375 dan 3.749 dollar AS.
Aset lainnya yang dimiliki Ahok berupa piutang berbentuk pinjaman uang sejumlah Rp 386.154.121 dan 3.479 dollar AS.
Aset-aset tersebut diketahui dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK pada 21 September 2016.
Pada 21 November 2014, saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta; dan sebelumnya, 22 Maret 2012, saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga melaporkan LHKPN-nya.
