Pertama Kali Dalam Sejarah, Anggaran Terbesar pada APBN 2015

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Anggota Komisi XI Michael Jeno mengatakan secara makro, yang menarik dari kerjasama antara DPR RI dan pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menempatkan anggaran terbesar pada APBN-P 2015 untuk pembangunan infrastruktur yaitu Rp 290,3 triliun atau meningkat Rp 100 triliun dari anggaran infrastruktur APBN 2015 sebesar Rp 191 triliun. (Baca juga: Anggarkan Perbatasan Kalbar Rp 1,6 Triliun)

"Sebagian besar anggaran ini berasal dari realokasi atau penghematan APBN 2015 untuk belanja subsidi BBM yang dikurangi dari Rp 276 triliun menjadi Rp 17,9 triliun," kata Jeno.

Diungkapkan, anggaran pembangunan infrastruktur besar dalam APBN-P Tahun 2015 ini juga termasuk alokasi Rp 2,7 triliun dana untuk pembangunan kawasan perbatasan, terdiri atas Rp 2 triliun untuk seluruh akses menuju perbatasan dari mulai yang di Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini dan NTT (Nusa Tenggara Timur) dengan Timor Leste, serta Rp 700 miliar diarahkan ke pengembangan lingkungan di Pos Lintas Batas.

"Selain itu, yang menarik adanya subsidi pertanian yang juga meningkat menjadi Rp 55,6 triliun dalam APBN 2015. Hal ini yang perlu mulai dimanfaatkan Kalimantan Barat dalam memajukan perekonomian daerah dan kapasitas Sumber Daya Manusia-nya (SDM) berdasarkan karakteristik kedaerahan masing-masing," kata dia.

Jeno mengungkapkan selain asumsi-asumsi makro di atas, Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati target-target terukur pembangunan nasional.

Target tersebut antara lain tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen, tingkat kemiskinan sebesar 10,3 persen, gini rasio dengan indeks 0,40, dan Indeks Pembangunan Manusia (dengan metode perhitungan yang baru) sebesar 69,40.

"Dimasukkannya target-target pembangunan nasional ini sebagai kesepakatan DPR RI dengan pemerintah, merupakan terobosan DPR RI Periode 2014-2019 khususnya Komisi XI," kata Jeno.

Ia mengatakan gambaran umum dari APBN-P 2015 yang disepakati diantaranya adalah belanja negara Rp 1.984,1 triliun, yang mana lebih rendah Rp 10,7 triliun dari usulan pemerintah sebelumnya. Pendapatan negara dan hibah disepakati sebesar Rp 1.761,6 triliun, di mana penerimaan pajak non-migas disepakati Rp 1.439,7 triliun.

Target penerimaan perpajakan ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015. Defisit dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp 224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB.

"Ini merupakan APBN pertama dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam mengimplementasi sembilan program yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti," kata dia.