Pengusaha Kalbar Terbebani Tarif dan Upah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, mencatat ada dua beban yang dihadapi pengusaha pada awal tahun 2013.

"Selain upah minimum provinsi, juga kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15 persen," kata Andreas Acui di Pontianak, Sabtu (05/01/2013).

Menurut dia, kenaikan listrik secara bertahap hingga 15 persen akan memberatkan kalangan dunia usaha. Hal itu secara langsung akan mengurangi daya saing perusahaan lokal terhadap produk dari luar negeri. "Kenaikan tarif listrik itu akan menambah biaya produksi," ujar Andreas Acui.

Ia menyarankan agar PLN melakukan efisiensi internal dalam skala luas dan terukur. Di antaranya menekan kebocoran daya karena pencurian listrik. Selain itu, ujar dia, mengefektifkan penagihan tunggakan yang selama ini cukup besar.

"Kemudian, menggunakan bahan bakar yang sesuai spesifikasi mesin pembangkit," ucapnya, menegaskan.

Misalnya, ungkap dia, mesin yang dirancang untuk mengunakan gas dijalankan dengan bahan bakar solar. Kondisi itu membuat mesin pembangkit akan membutuhkan bahan bakar minyak dalam skala besar.

Ia menyarankan kalaupun tarif dasar listrik naik, maksimal sebesar 8 persen. "Namun, sebagai warga negara yang baik jika pemerintah tetap pada rencana semula 15 persen pun kita tetap taati," ujarnya.

Ia meminta pemerintah juga harus memahami dampaknya untuk kemajuan dunia usaha. Selain terkait daya saing, juga menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ia juga mengharapkan, BUMN yang melayani kepentingan publik dan kebutuhan orang banyak saling sinergis dan menunjang untuk kemajuan bangsa ini.

Contohnya Pertamina kebutuhan gas untuk keperluan pembangkit PLN dan pabrik pupuk lebih diutamakan. "Jangan dijual keluar sementara bangsa kita perlu untuk mencapai daya saing dan kemajuan taraf hidup rakyat Indonesia," tukas Andreas Acui.