Kalbar Damai Tanpa Kekerasan
Dialog ini sendiri bertujuan dalam memotret keberagaman dalam rangka mengundang perdamaian secara realitas
Penulis: Dhita Mutiasari |
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh etnik di antaranya Jumadi dari Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Andreas Acui Simanjaya dari Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), H Abdul Kadir Ubek selaku ketua umun DPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kalbar.
Dalam acara yang merupakan kerjasama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Program Pasca Sarjana Stain Pontianak, Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa, Caireu, MABT, dan Forum Peduli Ibu Pertiwi ini, selain dihadiri tokoh etnik, hadir pula beberapa perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Depag Kalbar, Polda Kalbar, Walikota, serta instansi dan paguyuban etnis.
Dialog ini sendiri bertujuan dalam memotret keberagaman dalam rangka mengundang perdamaian secara realitas, tanpa kekerasan, menggidentifikasi apa yang menjadi tantangan, halangan serta keberagaman tersebut mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politis, serta apa yang dapat dilakukan untuk menyatukan potensi antar etnis.
Drs H Moh Haitami Salim, selaku Ketua FKUB mengatakan dalam sambutannya bahwa dialog ini merupakan wadah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari setiap lembaga dan tokoh yang hadir. Sehingga nantinya dapat dicarikan solusi bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan di Kalbar.
Pemecahan masalah tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi realitas yang diharapkan anak bangsa. Menurutnya keberagaman yang ada di kalbar baik etnis, bahasa serta dialeknya, serta adat istiadat adalah sesuatu kekayaan.
"Etnisitas bukan hanya dijadikan sebagai realitas, tetapi sunatullah. Perbedaan tersebut hendaknya dijadikan kekayaan untuk menjadikan Kalbar, sebagai provinsi yang damai, sejuk dan berkualitas," kata dia.
Dikatakannya berdasarkan pendapat ahli, keberagaman sendiri dapat menimbulkan dua hal di antaranya faktor penyatuan dan faktor perpecahan. Kalbar bukanlah diwariskan oleh etnis tertentu, tetapi, kalbar adalah milik bersama. Selanjutnya pihaknya juga mengadakan pelatihan mediasi konflik yang akan menyertakan FKUB kota/kabupaten se-Kalbar. (Tribun Pontianak cetak)