Soal Pilkada, Massa Serbu KIP Aceh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BANDA ACEH - Seratusan orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Untuk Pilkada Damai, mendatangi Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Senin (30/1/2012). Mereka mendesak agar KIP Aceh untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada.

Massa yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh, serta mahasiswa tersebut mendatangi kantor KIP dengan berkonvoi. Aksi massa ini sempat memacetkan jalan di depan kantor KIP. Mereka membawa sejumlah poster yang bertuliskan penolakan penundaan pilkada.

Bahkan, beberapa pengunjuk rasa pun sempat tersulut emosinya dan mendesak masuk ke kantor KIP, karena wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra sempat kembali masuk ke ruangan.

Di saat yang bersamaan Anggota KIP Aceh siang ini sedang melaksanakan rapat pleno untuk menentukan dan memutuskan hari pencoblosan dalam proses pemilihan kepala daerah di Aceh.

"Kami tidak ingin pilkada ditunda, karena ini akan kembali menyulut konflik di masyarakat, dan KIP harus melaksanakan pilkada pada tanggal 16 Februari 2012," teriak seorang pendemo.

Sementara itu, di hadapan massa pendemo, Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra mengatakan, KIP sudah melaksanakan perintah dari hasil persidangan Mahkamah Konstitusi.

"Kami sudah menjalankan putusan MK, kami hanya pelaksana, dan saat ini kamipun sedang melakukan rapat pleno, KIP tidak mungkin melaksanakan pilkada dalam waktu yang mendesak dan tanpa persiapan yang cukup," kata Ilham di hadapan pendemo.

Dalam tuntutan yang disampaikan koordinator aksi, Waladan Yoga, pendemo mendesak agar KIP melaksanakan pilkada pada 16 Februari 2012, mendesak legislatif Aceh dan elit politik lokal dan nasional serta kelompok yang berkepentingan lain segera menghentikan polemik menyangkut pelaksanaan pilkada. Koalisi Masyarakat Untuk Pilkada Damai ini juga menyerukan agar rakyat bisa mengawal proses pilkada Aceh.

Hingga saat ini, massa masih terus berorasi di depan kantor KIP, bahkan massa mengancam tidak akan meninggalkan kantor KIP Aceh, jika putusan pleno KIP dinilai menunda pilkada.