TAG
Ombudsman
-
Rakoor Ombudsman Kalbar dan Pemprov Kalbar Bahas Standar Pelayanan Publik
Rakoor dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur Kalbar tanggal 18 Januari 2019 mengenai hasil penilaian Kepatuhan Pemprov Kalbar
Jumat, 1 Maret 2019 -
Bawaslu Tidak Ditindaklanjuti Laporan Pelanggan Pemilu, Bisa Lapor ke Ombudsman
Ketika Bawaslu tidak menindaklanjuti segala bentuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat, bisa dilaporkan ke Ombudsman.
Selasa, 26 Februari 2019 -
Ombudsman Kalbar Dorong Penuhi Standar Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Kalbar selalu berada pada tingkat kepatuhan sedang zona kuning
Rabu, 20 Februari 2019 -
Dekatkan Pelayanan, Ombudsman Kalbar Buka Gerai di Kantor Pertanahan Kubu Raya
Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka gerai pengaduan laporan masalah pelayanan publik
Rabu, 13 Februari 2019 -
40 Mahasiswa-Mahasiswi Polnep Kuliah Lapangan Pelayanan Publik di Ombudsman Kalbar
Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki peran vital dalam pengawasan pelayanan publik
Sabtu, 26 Januari 2019 -
Warga di Daerah Bisa Lapor ke Ombudsman Melalui Ini
Ombudsman juga berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di Daerah.....
Kamis, 17 Januari 2019 -
Nilai Rata-Rata Sampling 10 SKPD Masuk Zona Kuning Ombudsman, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik
Seperti diketetahui, rata-rata keseluruhan 10 SKPD itu mendapat nilai 67,99 dengan kategori zona warna kuning.
Minggu, 13 Januari 2019 -
Ini Hasil Penilaian Ombudsman Terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di 10 SKPD Pemprov Kalbar
Dari penilaian yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2018 itu, nilai rata-rata keseluruhan mendapat nilai 67,99 dengan zona warna kuning.
Minggu, 13 Januari 2019 -
10 SKPD Jadi Sampel Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Ini Penjelasan Ombudsman Kalbar
Nilai rata-rata-rata keseluruhan 10 SKPD itu mendapat nilai 67,99 dengan kaategori zona warna kuning.
Minggu, 13 Januari 2019 -
BPJS Kesehatan Pontianak Tandatangani Komitmen Bersama Direktur RS dan Ombudsman
Kewajiban bagi rumah sakit melakukan Akreditasi merupakan upaya dari Kementerian Kesehatan
Jumat, 11 Januari 2019 -
Masih Ada SKPD Dapat Penilaian Merah Dari Ombudsman, Ini Desakan Sutarmidji
Dari penilaian yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2018 itu, nilai rata-rata keseluruhan mendapat nilai 67,99 dengan zona warna kuning
Kamis, 10 Januari 2019 -
PLN Ketapang Dilaporkan ke Ombudsman
Pengaduan pihaknya ke Ombudsman lantaran tidak adanya itikad baik dari PLN Area Ketapang menyikapi persoalan keluhan masyarakat
Minggu, 23 Desember 2018 -
Ombudsman RI Pantau Tes SKB CPNS Singkawang, Hasilnya Bikin Was-Was
Ombudsman RI Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pengawasan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di SMKN 2
Rabu, 12 Desember 2018 -
Terima Penghargaan Dari Ombudsman RI, Ini Yang di Sampaikan Atbah
Atas capaian itu, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyampaikan banyak terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bersama-sama bekerja
Selasa, 11 Desember 2018 -
Gelar Pertemuan Dengan Jurnalis, Ombudsman Kalbar Ingin Dapat Masukan
Irma menimpali sepanjang tahun 2018 ada tiga besar instansi terlapor yakni Pemerintah Daerah, Pertanahan dan Kepolisian.
Senin, 3 Desember 2018 -
FGD Ombudsman Kalbar, Dr Achmad Su’ady Akui Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Tidak Sesuai Kenyataan
Achmad mengakui program tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal dan sangat tertinggal sebenarnya baik.
Jumat, 30 November 2018 -
Disdik Kubu Raya Harap Tunjangan Khusus Guru Tidak Berdasarkan Syarat Indeks Desa Membangun
Pihaknya menerima alasan pemerintah pusat bahwa dana yang dialokasikan dibagi dengan daerah-daerah lain se-Indonesia.
Jumat, 30 November 2018 -
Ombudsman Kalbar Lakukan Ekspos Kinerja 2018
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat siang ini melakukan ekspos terhadap kinerjanya sepanjang 2018.
Kamis, 29 November 2018 -
Ombudsman dan KPK Saling Bersinergi
Karena menurut Irma, dengan terjadinya pungli tidak menutup kemungkinan jauh dibelakakng itu ada korupsi yang lebih besar.
Sabtu, 10 November 2018 -
Stop Korupsi Dengan Perangi Maladministrasi
Hal itu disampaikan oleh Budi Rahman asisten Ombudsman RI Kalbar bidang Pencegahan saat acara Ngopi Bareng Ombudsman Kalbar
Sabtu, 10 November 2018