TAG
BPK
-
26 persen itu, semuanya terkait administrasi, namun tak ada yang temuan siknifikan, hanya dilakukan perbaikan
Jumat, 21 Desember 2018
-
Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalbar juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah.
Selasa, 18 Desember 2018
-
Menurutnya, seluruh insan OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kesinambungan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
Jumat, 21 September 2018
-
Saya masih baru di sini dan belum bisa berkomentar untuk masalah defisit itu, kalau nanti sudah berjalan, saya akan pelajari kenapa defisit APBDnya,
Jumat, 7 September 2018
-
Jadi mari kita sama-sama baik itu masyarakat media, masyarakat umumnya, BPK dan instansi lainnya termasuk pemerintah daerah
Jumat, 7 September 2018
-
Keberhasilan tersebut kata Harry dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran,
Jumat, 7 September 2018
-
Keberadaan BPK diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih
Jumat, 7 September 2018
-
Joko Agus Setyono sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Jumat, 7 September 2018
-
"Mudah-mudahan dengan tekat dan semangat yang tinggi pada Tahun Anggaran 2018 Pemkab Kayong Utara bisa berkualitas," sambungnya.
Kamis, 9 Agustus 2018
-
Kejari Mempawah hari ini telah melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke 58.
Senin, 23 Juli 2018
-
Midji tegaskan, saat ini masih cukup banyak temuan dan catatan yang harus diselesaikan dan ia berikan waktu dua bulan untuk menyelesaikannya.
Senin, 16 Juli 2018
-
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan di hadiri juga oleh perwakilan Inspektorat Provinsi Kalbar
Senin, 16 Juli 2018
-
a meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat terkait untuk menyelesaikan temuan-temuan oleh BPK.
Senin, 16 Juli 2018
-
Dalam data presentasinya, Aan menjelaskan ada beberapa kabupaten/ kota yang melaksanakan proses sangat baik.
Jumat, 13 Juli 2018
-
Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah menegaskan pihak legislatif akan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Kamis, 31 Mei 2018
-
Pasalnya, tenggat waktu itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) BPK RI dan UU Nomor 4 Tahun 2014
Kamis, 31 Mei 2018
-
Kerjasama perlu digalang dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemprov Kalbar.
Kamis, 31 Mei 2018
-
Masih ada Pemprov, Pemkab dan Pemkot di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyelesaikan catatan BPK RI melebihi tenggat waktu 60 hari.
Kamis, 31 Mei 2018
-
Hal itu berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar tiga tahun terakhir berada di bawah angka rata-rata nasional.
Kamis, 31 Mei 2018
-
Kendati meraih opini WTP, kata Azhar, BPK masih mencatat beberapa permasalahan administrasi yang harus jadi atensi Pemprov Kalbar.
Kamis, 31 Mei 2018
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved