Tak Hanya Raih WTP, Harry Azhar Harap Pengelolaan Keuangan juga Penuhi Unsur Mensejahterakan 

Keberhasilan tersebut kata Harry dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran,

Tak Hanya Raih WTP, Harry Azhar Harap Pengelolaan Keuangan juga Penuhi Unsur Mensejahterakan 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI
 suasana jelang serah terima jabatan dari Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Provinsi Kalimantan Barat Dra Ida Sundari yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama kepada Joko Agus Setyono di Jalan Ayani pada Jumat, (7/9/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kalbar berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9 Pemerintah Daerah yang mendapat WTP dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11. 

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Harry Azhar Azis saat serah terima jabatan dari Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Kalbar berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar. 

Keberhasilan tersebut kata Harry dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, tingginya indeks pembangunan manusia (IPM), dan menyempitnya gini ratio. Data BPS Provinsi Kalbar menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kalbar mengalami kenaikan dari 4,04% di tahun 2014 menjadi 4,36% di 2017. 

Baca: Terkait Penerimaan Formasi CPNS, Pemkab Masih Tunggu Informasi dari Kadis BKPSDM.

Tidak berbeda, jumlah penduduk miskin Kalbar juga mengalami kenaikan, yakni 382.000 jiwa di 2014 menjadi 387.430 jiwa di 2017. Pada periode yang sama, 1PM Provinsi Kalbar meski menunjukkan kenaikan, yakni 64,89 pada 2014 menjadi 66.26 di 2017 namun kenaikan tersebut masih dalam kategori medium human development karena di bawah 70. 

"Sementara, untuk gini ratio Provinsi Kalbar selama tiga tahun terakhir (2015-2017) stagnan di angka 0,33. Kita mengimbau kepada para Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja tetapi juga memenuhi unsur mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Baca: STKIP Pamane Talino Tanamkan Spirit Kemandirian Melalui Kewirausahaan

Dalam UUD 1945, kata Harry jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Pada akhir sambutannya, Harry Azhar Azis berpesan agar dengan dilakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK R1 Provinsi Kalbar dari pejabat lama ke pejabat yang baru, akan membawa sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. 

"Terimakasih atas semua usaha dan kerja keras saudari dalam posisi yang sebelumnya. Kepada Joko Agus Setyono cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan BPK Perwakilan Kalbar dan dapat mempelajari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik pada pejabat sebelumnya serta dapat melakukan perbaikan yang belum sempat dilakukan untuk perwakilan," ujar di Jalan Ayani pada Jumat, (7/9/2018).

Penulis: Maskartini
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved