Bayar Pajak dengan Sampah di Jateng, Inovasi Unik Sorotan Nasional 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) biasanya dilakukan dengan uang tunai atau transfer bank. 

Namun, warga sebuah desa di Jawa Tengah punya cara berbeda: mereka bisa bayar pajak dengan sampah plastik.

Inovasi ini bukan hanya membantu masyarakat mengurangi beban biaya, tapi juga menyelesaikan persoalan lingkungan yang kerap menumpuk di sekitar mereka. 

Tak heran, cara membayar PBB dengan sampah di Desa Talunombo, Wonosobo, menarik perhatian hingga pemerintah pusat.

Program unik ini menjadi pembicaraan hangat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutus dua staf khususnya untuk meninjau langsung ke desa tersebut pada Rabu, 17 September 2025. 

Dari kunjungan itu, terungkap bahwa warga bisa menukar sampah plastik yang mereka kumpulkan menjadi setara nilai pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

Tak hanya sekadar gagasan, sistem ini berjalan efektif karena didukung penuh oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Bagi sebagian warga, pajak sering kali dianggap beban. 

Namun di Desa Talunombo, pajak justru membuka peluang untuk hidup lebih bersih dan mandiri. 

Inovasi ini bahkan disebut-sebut bisa menjadi model nasional karena menggabungkan pengelolaan sampah, pemberdayaan warga, serta kepatuhan pajak dalam satu sistem yang sederhana.

• Bayar Pajak dengan Pisang di Ponorogo, Solusi Kreatif Desa Bringinan 2025

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Inovasi Pajak dengan Sampah Plastik di Desa Talunombo

Kedatangan staf khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dan Hoiruddin Hasibuan, menjadi bukti bahwa inovasi Desa Talunombo memiliki nilai penting bagi pemerintah pusat. 

Mereka ingin memastikan program ini bukan hanya tren sesaat, tetapi benar-benar bisa direplikasi di daerah lain.

Apresiasi dari Pemerintah Pusat

“Kami diutus oleh Bapak Mendagri, Tito Karnavian, untuk meninjau langsung. Ini inovasi yang sangat bagus, mulai dari pemilahan sampah, daur ulang plastik menjadi BBM, hingga integrasi dengan pembayaran PBB,” ujar Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media.

Menurutnya, sistem ini adalah solusi win-win solution. 

Warga tidak merasa terbebani karena bisa membayar pajak dengan sampah plastik yang selama ini tak bernilai. 

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap mendapat penerimaan pajak secara tepat waktu.

“Pemkab tidak perlu menaikkan PBB atau kesulitan menariknya karena pembayaran lancar. 

Sementara masyarakat terbantu karena sampah mereka bernilai dan bisa dikonversi untuk membayar pajak,” jelas Kastorius.

Hoiruddin Hasibuan, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa, menambahkan bahwa inovasi di Talunombo jauh lebih komprehensif dibandingkan praktik pengelolaan sampah di banyak daerah.

“Mulai dari pengolahan sampah, produksi bahan bakar, hingga sistem pembayaran PBB yang terintegrasi. Ini model yang bisa kita kembangkan di tempat lain,” ujarnya.

Dukungan dan Harapan dari Kepala Desa

Bagi Kepala Desa Talunombo, Badarudin, kunjungan ini adalah kebanggaan tersendiri. 

“Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menjadi contoh pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat perhatian dari pemerintah. Kami berharap ke depan inovasi kita ini menjadi pionir yang menginspirasi desa lainnya,” katanya.

Dengan penuh semangat, ia berharap inovasi ini dapat memberi manfaat lebih luas, tidak hanya untuk Talunombo, tetapi juga bagi desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa: pajak menunggak dan sampah menumpuk.

Alternatif Unik di Ponorogo: Bayar Pajak dengan Pisang Cavendish

Tak hanya Talunombo, beberapa desa lain di Indonesia juga mencoba cara kreatif agar warganya lebih mudah membayar pajak. 

Salah satunya di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur.

Bibit Pisang Jadi Solusi Pajak

Kepala Desa Bringinan, Barno, pada 2023 lalu meluncurkan program unik, membagikan ribuan bibit pisang Cavendish kepada warga. 

Tujuannya sederhana, agar warga punya sumber tambahan penghasilan sekaligus bisa membayar PBB dengan hasil panen pisang.

“Jadi kita berpikir, walau kita seorang pemimpin atau pemerintah, kita itu tidak hanya nagih saja. Tapi juga memberikan solusi kepada warga,” ungkap Barno.

Pemerintah desa membagikan lebih dari 4.000 bibit pisang Cavendish. 

Dari satu pohon, warga bisa mendapatkan dua hingga tiga tandan buah per tahun. 

Hasil panen pisang ini kemudian bisa dibeli oleh pemerintah desa untuk dijadikan nilai pembayaran pajak.

“Setiap kilo pisang Cavendish yang sudah mulai masak akan dihargai Rp 5.000 per kilogramnya. Sudah banyak yang menjual pisang untuk bayar pajak, bahkan ada yang menjual untuk menambah penghasilan,” jelas Barno.

Tantangan dan Adaptasi Warga

Awalnya, program ini tidak berjalan mulus. 

Banyak warga yang menolak karena belum terbiasa dengan jenis pisang Cavendish. 

Mereka menganggap pisang lokal lebih mudah dipasarkan. 

Namun dengan pendampingan dari perangkat desa, lambat laun warga mulai menerima ide ini. 

Bahkan kini banyak yang menanam pisang secara mandiri karena melihat peluang ekonominya.

“Kami memang sempat memaksa di awal, tapi akhirnya warga mengerti. Sekarang mereka bisa bayar pajak dengan pisang, sekaligus punya tambahan penghasilan,” kata Barno.

Edukasi: Pajak Bisa Jadi Instrumen Pemberdayaan

Dua kisah dari Talunombo dan Bringinan menunjukkan bahwa pajak tidak harus selalu identik dengan kewajiban yang berat. 

Dengan kreativitas, pajak bisa menjadi sarana edukasi, pemberdayaan ekonomi, sekaligus solusi lingkungan.

Mengapa Inovasi Ini Penting?

1. Mengurangi Beban Warga

Membayar pajak dengan sampah atau hasil panen membantu warga yang kesulitan ekonomi. 

Mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai secara langsung.

2. Mendorong Kesadaran Lingkungan

Di Talunombo, sampah plastik yang biasanya mencemari lingkungan kini bernilai ekonomi. 

Warga pun lebih rajin memilah dan mengumpulkan sampah.

3. Menciptakan Siklus Ekonomi Baru

Di Bringinan, bibit pisang tidak hanya membantu membayar pajak, tapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga.

4. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan adanya solusi kreatif, pemerintah desa tidak perlu pusing mengejar warga yang menunggak pajak.

Harapan ke Depan

Baik Talunombo maupun Bringinan, keduanya memberikan pelajaran bahwa inovasi desa bisa menjadi jawaban atas masalah klasik pajak yang menunggak dan sampah yang menumpuk. 

Jika dikembangkan lebih luas, bukan tidak mungkin cara membayar pajak dengan sampah atau hasil bumi bisa menjadi model nasional.

Di tengah tantangan ekonomi dan lingkungan yang kian kompleks, langkah-langkah sederhana seperti ini bisa menjadi inspirasi. 

Pajak tak lagi sekadar kewajiban, tapi bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih bersih, mandiri, dan sejahtera.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul PBB Dibayar Pakai Sampah, Warga di Wonosobo Didatangi Utusan Mendagri Tito Sekaligus Bawa Pejabat

* Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
* Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!