DAFTAR Lengkap Target Kerja Menkeu Purbaya Terbaru hingga Kontroversi Gebrakan yang Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar lengkap target kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga gebrakan kontroversi yang kini jadi sorotan bahkan perdebatan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat sederet gebrakan besar yang mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia. 

Dimana beberapa kebijakan yang akan dilakukan mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat dukungan maupun kritik.

Seperti misalnya, Purbaya berencana akan menyalurkan sekitar Rp 200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening Bank Indonesia (BI).

Dana tersebut akan ditempatkan di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) agar bisa mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

• HEBOH Gaji ASN Resmi Naik Mulai Oktober 2025 hingga Menkeu Purbaya Turun Tangan

"Jadi saya memaksa market mechanism berjalan dengan memberi senjata ke mereka.

Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Rabu 10 September 2025.

Kemudian, dalam RAPBN 2026, Purbaya memastikan tidak akan ada pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah yang selama ini khawatir anggaran mereka tertekan.

"Mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah, tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang," katanya.

Selanjutnya, Purbaya juga menyoroti kelemahan lama dalam birokrasi keuangan negara, seperti penyerapan anggaran yang lambat. Oleh karena itu, ia berjanji akan memonitoring percepatan belanja.

"Saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi," katanya.

Tak hanya itu, Purbaya juga tak segan menyinggung kebijakan fiskal dan moneter sebelumnya yang menurutnya membuat sistem finansial kering. Dampaknya, kata dia, adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin sulitnya masyarakat mendapatkan lapangan kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan kembali.

Menurutnya, program ini dapat mengikis kredibilitas pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak.