Dirjen AHU Perkuat Layanan Administrasi Hukum Umum di Kalimantan Barat

Ringkasan Berita:

• Lebih dari 140 layanan AHU telah bertransformasi ke sistem digital. Ke depan, seluruh proses akan terintegrasi dalam satu platform untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi kepada masyarakat.
• Dalam konteks pelayanan publik, Dirjen AHU juga mendorong inovasi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga akses terhadap layanan hukum dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa kendala jarak dan waktu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan Penguatan Layanan AHU yang berlangsung di Aula Soepomo, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Badan Usaha Andi Talletting Langi, Direktur Tata Negara Dulyono, serta Direktur Perdata Henry Sulaiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi P3H, Lanang Dwi Kurniawan, jajaran Kantor Wilayah, Majelis Pengawas Notaris, serta para notaris dari seluruh wilayah Kalimantan Barat, baik secara langsung maupun virtual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dirjen AHU menjadi kehormatan besar bagi jajaran di daerah.

Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung modernisasi layanan administrasi hukum, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan notaris.

“Selama ini kami telah berupaya menjalankan tugas sesuai ketentuan, namun melalui kegiatan ini kami menyadari masih banyak aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan,” ujar Jonny.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil, Majelis Pengawas, dan para notaris dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal AHU Widodo dalam arahannya menyoroti agenda besar transformasi layanan administrasi hukum yang tengah dijalankan Kementerian Hukum. Sejak 2024, pemerintah mendorong digitalisasi layanan secara menyeluruh, termasuk penghentian bertahap layanan manual dan peralihan ke sistem elektronik terintegrasi.

“Lebih dari 140 layanan AHU telah bertransformasi ke sistem digital. Ke depan, seluruh proses akan terintegrasi dalam satu platform untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi kepada masyarakat,” jelasnya.

Dirjen AHU juga menekankan pentingnya penataan data dan peningkatan kepatuhan pelaporan oleh notaris. Hingga saat ini, sebagian besar notaris telah melakukan pembaruan data, namun masih terdapat sejumlah yang perlu ditelusuri keberadaannya.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Gelar Apel Pagi, Jonny Pesta Simamora Tekankan Kesiapan Sosialisasi KUHP

Selain itu, penguatan pengawasan berbasis teknologi menjadi fokus utama, termasuk rencana penerapan sistem berbasis koordinat untuk memastikan pelaksanaan tugas notaris sesuai wilayah kewenangannya.

Dalam konteks pelayanan publik, Dirjen AHU juga mendorong inovasi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga akses terhadap layanan hukum dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa kendala jarak dan waktu.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penguatan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris oleh Direktur Perdata, sebagai upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan administrasi hukum yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)