Kanwil Kemenkum Kalbar Percepat Pemenuhan Data Dukung Zona Integritas Menuju WBBM

Ringkasan Berita:

• Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa kendala utama terdapat pada Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pokja Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Prima, yang masih menghadapi permasalahan berupa belum lengkapnya data dukung, kualitas dokumen yang belum optimal, serta adanya indikator yang belum terakomodir secara substansial.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Selasa (31/3).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan, ketua dan anggota kelompok kerja (pokja) pembangunan Zona Integritas.

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring Lembar Kerja Evaluasi (LKE) B03 per 31 Maret 2026, yang menunjukkan masih terdapat sejumlah indikator yang belum terpenuhi secara optimal, baik dari sisi kelengkapan maupun kualitas data dukung.

Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pemenuhan data dukung pada setiap pokja, dengan fokus pada indikator yang belum lengkap, belum diunggah, serta kesesuaian substansi dokumen dengan parameter penilaian dalam LKE.

Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa kendala utama terdapat pada Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pokja Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Prima, yang masih menghadapi permasalahan berupa belum lengkapnya data dukung, kualitas dokumen yang belum optimal, serta adanya indikator yang belum terakomodir secara substansial.

Baca juga: Perkuat Implementasi HAM, Kanwil Kemenkum Kalbar Ikuti FGD Komnas HAM di Pontianak

Sebagai langkah percepatan, rapat menyepakati penguatan koordinasi antar pokja, penegasan penanggung jawab pada setiap indikator, serta pelaksanaan reviu dan penyempurnaan dokumen secara intensif guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan penilaian Zona Integritas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran dalam mempercepat pemenuhan data dukung sebagai bagian dari upaya meraih predikat WBBM.

“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Jonny.

Ia juga menekankan bahwa setiap pokja harus bekerja secara terukur, sistematis, dan bertanggung jawab terhadap indikator yang menjadi bagiannya.

“Seluruh kekurangan data dukung harus segera diselesaikan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan parameter LKE. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan target pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara optimal,” tegasnya.

Pada akhir rapat, Kepala Kantor Wilayah memberikan batas waktu kepada seluruh pokja, khususnya pokja yang masih memiliki kekurangan signifikan, untuk menyelesaikan dan mengumpulkan data dukung paling lambat pada hari yang sama sebagai bentuk percepatan kinerja.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pokja diminta segera melengkapi dan menyempurnakan data dukung sesuai indikator LKE B03, melakukan percepatan pengunggahan dokumen, serta memastikan kesesuaian substansi melalui reviu internal.

Selain itu, Sekretariat Pokja Pembangunan Zona Integritas juga ditugaskan untuk melakukan monitoring dan pendampingan secara intensif terhadap progres pemenuhan data dukung serta melaporkan perkembangan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Melalui langkah percepatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Barat. (*)