DPM Poltesa Nilai Sambas Darurat BBM, Mahasiswa Desak Tindak Oknum Penimbun

Ringkasan Berita:

• Ketua DPM Polres Nyi Putri Anjani mengatakan, di samping itu pihaknya mendesak evaluasi total rantai distribusi BBM di Kabupaten Sambas setelah terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU.
• Nyi Putri Anjani mengungkapkan, pihaknya menilai terjadi stagnasi dalam penyelesaian masalah distribusi BBM yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) mendesak aparat melakukan penegakan hukum terhadap oknum penimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Senin 16 Maret 2026.

Ketua DPM Polres Nyi Putri Anjani mengatakan, di samping itu pihaknya mendesak evaluasi total rantai distribusi BBM di Kabupaten Sambas setelah terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU.

"Menanggapi dinamika daerah yang kian menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial dan lambatnya responsivitas Pemda Sambas terhadap persoalan mendasar rakyat, DPM Poltesa hari ini menyatakan sikap tegas," ujar Nyi Putri Anjani. 

Nyi Putri Anjani mengungkapkan, pihaknya menilai terjadi stagnasi dalam penyelesaian masalah distribusi BBM yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.

"Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol mahasiswa, kami mendesak perbaikan tata kelola melalui poin-poin tuntutan," jelas Nyi Putri Anjani.

Dia merincikan, poin-poin tuntutan mereka diantaranya segerakan tindakan hukum terhadap oknum penimbun BBM.

"Kami menuntut sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap oknum-oknum yang melakukan penimbunan BBM. Praktik merugikan seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap hak rakyat kecil," tegasnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya meminta audit transparansi distribusi BBM di seluruh wilayah Sambas.

"Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh dan pelacakan alur distribusi secara terbuka guna menghentikan kebocoran pasokan BBM yang selama ini merugikan masyarakat," katanya.

Dia juga mendesak, cabut izin usaha maupun pelaku usaha hingga SPBU diduga nakal.

"Kami mendesak pencabutan izin usaha secara permanen bagi pelaku usaha atau SPBU yang terbukti melakukan praktik kecurangan atau memfasilitasi penimbunan demi keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat," kata Nyi Putri.

Baca juga: Percepat Capai UHC, Sambas Usulkan Penambahan PBI Jaminan Kesehatan

Selain itu, mereka meminta penerbitan regulasi pengawasan ketat dan solutif. Ia mendesak Bupati Sambas selaku pimpinan daerah untuk segera menerbitkan instruksi atau regulasi konkret guna mengendalikan distribusi dan meredam panic buying yang dipicu oleh isu ketidakpastian stok BBM.

"Kalima, menjamin pemerataan pasokan BBM hingga pelosok kecamatan. Pemerintah wajib memastikan distribusi BBM yang adil dan merata di seluruh kecamatan agar tidak terjadi kelangkaan pada wilayah tertentu," katanya.

Mereka juga meminta optimalisasi pengawasan harga di tingkat pengecer dengan menuntut pemda melalui dinas terkait untuk turun ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di tingkat pengecer terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
"Demokrasi dan keadilan tidak boleh mati di tengah kelimpahan sumber daya yang salah kelola. Hari ini kami bersuara karena diam adalah pengkhianatan terhadap keringat rakyat," tegas Nyi. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!