Program Desa Terhambat Pemangkasan DD, Insentif Lembaga Desa Berkurang

Ringkasan Berita:

• Bahkan, kata Rino, kegiatan non fisik seperti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga akan berkurang.
• Dia menyebutkan, dampak juga akan terasa dalam pembayaran insentif RT, RW, LKD, PKK, LPM, tokoh masyarakat, agama.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Desa Sanatab Rino menyebut kegiatan pembangunan fisik terpaksa dibatalkan dampak pemangkasan transfer pusat ke desa, Rabu 7 Januari 2026.

"Biasanya kan DD yang lebih bisa agak leluasa dikit lah kita ngolahnya, untuk pembangunannya secara fisik. Untuk tahun ini rasanya memang agak sulit kita pembangunan fisik," kata Rino.

Bahkan, kata Rino, kegiatan non fisik seperti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga akan berkurang.

"Non-fisiknya aja termasuk di pemberdayaan, pembinaan masyarakat itu memang sudah berkurang jauh," katanya.

Dia menyebutkan, dampak juga akan terasa dalam pembayaran insentif RT, RW, LKD, PKK, LPM, tokoh masyarakat, agama.

"Termasuk yang tahun lalu itu kan lembaga RT, RW, LKD-LKD itu PKK, termasuk LPM, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus-pengurus keagamaan," jelasnya.

Baca juga: BPBD Sambas Terima Mobil Operasional Penanganan Bencana

Menurutnya pengurangan dana desa juga membuat insentif itu tak dapat diberikan pada lembaga-lembaga desa. Bahkan termasuk menjelang Natal kemarin tak dapat dicairkan.

"Itu tahun lalu untuk tahun lalu nggak menerima insentifnya. Jadi kasihan pas mau Natal juga kan waktunya kan," ucapnya.

Kondisi itu, Rino mengakui membuat dirinya merasa bersalah yang menjadi buntut berkurangnya dana desa.

"Rasanya kami yang bersalah gitu. Nggak mampu mengelola keuangan gitu. Namun memang karena perubahan regulasi ini sangat memukul rasanya," jelasnya.

Dia menyebutkan, apabila pemerintah terus setengah hati memberikan dana desa dengan pemangkasan itu lebih baik dana desa tidak diberikan.

"Kalau memang pemerintah pusat juga memang masih agak setengah hati ibaratnya memberikan dana yang seru dengan anggaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nggak usah aja lah. Nggak usah ditransfer aja," katanya.

"Biarlah kami kelola ADD-nya aja untuk operasional. Pelayanan adminduk-nya di desa aja lah. Pelayanan sosialnya aja lah," ujarnya.

Sementara di sisi lain, Agil, Kepala Desa Temajuk, mengaku banyak program desa tidak dapat terealisasi akibat pemangkasan.

"Terkait pemotongan dana desa banyak program desa yang tidak dapat terealisasi kan," katanya.