Ketua KDMP Hilir Tengah Landak Minta Mitra Mengkaji Nilai dan Kuota Plafon Kerja Sama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Ketua Koperasi Desa Merah Putih Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, menyoroti nilai plafon kerja sama yang disediakan beberapa BUMN yang akan menjadi mitra KDMP, yang dinilai kecil. 

Sorotan itu disampaikan langsung Yasiduhu Zalukhu yang kerap disapa Yusuf, usai mendengarkan pemaparan mitra.

Saat menghadiri sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, yang turut dihadiri sejumlah perwakilan BUMN di Kantor Bupati Bengkayang pada Senin 13 Oktober 2025. 

Saat dikonfirmasi, Yusuf yang mengapresiasi sosailisasi tersebut mengaku kecewa dengan nilai plafon yang ditetapkan oleh mitra-mitra KDMP. 

"Bagi kami itu kuota permen, untuk anak TK. Bayangkan kuotanya itu hanya belasan juta rupiah, memangnya KDMP ini anak TK diberi permen. Memangnya KDMP ini dijadikan sebagai badan usaha apa. Jadi bagaimana masyarakat ini bisa menikmati pembangunan. Perlu diingat, bahwa yang mereka kelola itu adalah uang rakyat, jangan sengsarakan rakyat dengan kuota yang tidak tepat," ucap Yusuf pada Selasa 14 Oktober 2025. 

Hal itu disampaikan Yusuf mengingat saat ini Koperasi Desa Merah Putih Hilir Tengah, Ngabang, sudah memiliki gerai sembako yang sudah berjalan begitu pula Unit Simpan Pinjam. 

Dia mencontohkan, untuk Bulog hanya dibatasi untuk kuota beras SPHP sebanyak 2 ton untuk sekali ambil ke Pontianak. Sementara biaya angkutan dari Ngabang ke Pontianak sangat tinggi, sehingga membebani biaya operasional. 

"Kita berharap kemarin, seperti apa yang disampaikan Pak Yuliansyah. Kita berharap ada penambahan kuota ini, sehingga biaya operasional bisa diminimalisir," tuturnya. 

Selain itu dia juga menyoroti kuota gas LPG 3 kilogram yang disediakan Pertamina hanya 300 tabung untuk setiap KDMP.  Jumlah kuota tersebut menurutnya tidak sesuai dengan kondisi jumlah penduduk di masing-masing desa. 

"Ini sejatinya Pertamina harus by data. Jadi bukan hanya ditentukan sekian. Tiba-tiba di situ jumlah KK sampai ribuan bagaimana. Ini dikarenakan KDMP hanya sebagai sub pangkalan, harapan kita bukan sub pangkalan tetapi pangkalan. Sehingga kuota kepada KDMP bisa ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa menikmati harga sesuai dengan yang diinginka pemerintah," katanya. 

Baca juga: Bupati Karolin Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Amboyo Selatan

Sama halnya juga dengan nilai pembiayaan yang disediakan Bank Himbara yang juga disorotinya yang hanya sebesar Rp 54 juta. 

"Ini bahasa kemarin untuk usaha pertama kemarin ini diberikan hanya Rp 54 juta. Kalau berbicara dengan kuota anggaran pinjaman hanya Rp 54 juta, ini sangat ironis bagi kami dan secara otomatis tidak akan bisa menutup biaya operasional," tuturnya. 

Jangankan untuk bisa menggaji petugas pengelola KDMP, untuk kebutuhan operasional saja menurutnya tidak akan cukup 

Untuk itu, dia meminta dilakukan kajian ulang dengan dilakukan pertemuan lebih lanjut antara para stakeholder mitra KDMP dengan pihak KDMP, sehingga keinginan pemerintah untuk menjadikan KDMP kedepan benar-benar bisa menjadi pionir ekonomi kerakyatan bisa terwujud. 

"Di sisi lain ini kan jaminannya dana desa 30 persen. Dana desa 30 persen saja itu sudah Rp 200 sampai Rp 300 juta. Tapi diberikan oleh Himbara itu hanya Rp 54 juta, untuk apa dana desa dibelenggu kalau hanya untuk itu," tegasnya.