Kades Diminta Perbaiki Data, Ronny: Berdosa Kita Jika Warga Miskin Tidak Dapat Bantuan Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang yang juga Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny membuka rapat koordinssi High Level Meeting (HLM) TKPKD Kabupaten Sintang. 

Pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi perkembangan angka kemiskinan sekaligus merumuskan langkah strategis mempercepat penanggulangan kemiskinan di Bumi Senentang. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang, persentase penduduk miskin pada 2024 menunjukkan tren yang terus menurun.

Angka kemiskinan tercatat 8,03 persen atau turun 0,15 poin dari 2023 yang berada di angka 8,18 persen. Jumlah penduduk miskin pun menurun dari 35.490 jiwa pada 2023 menjadi 35.180 jiwa pada 2024. 

“Jika dibandingkan dengan tingkat nasional yang berada di 8,57 persen, angka kemiskinan Kabupaten Sintang lebih rendah. Bahkan selama tiga tahun terakhir angka ini terus turun dari 9,28 persen di 2021, 8,57 persen di 2022, dan 8,18 persen di 2023,” ujar Ronny dalam arahannya di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu 17 September 2025.

Namun ia menyoroti bahwa garis kemiskinan di Sintang masih cukup tinggi, yaitu Rp670.853 per kapita per bulan—tertinggi kedua di Kalimantan Barat. 

“Artinya, 35 ribu lebih masyarakat Sintang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal kalau kita lihat di showroom mobil, ratusan unit laku setiap bulan, begitu juga dengan motor. Ini menimbulkan pertanyaan apakah data ini sudah akurat atau perhatian pemerintah belum tepat sasaran,” tegas Ronny. 

• Layanan SKCK Polres Sintang Ditingkatkan, Ratusan Warga Antre untuk Persyaratan PPPK

Ia menjelaskan, Pemkab Sintang telah menerbitkan surat edaran kepada kepala desa untuk memperbarui data penduduk miskin.

Data ini akan memuat kategori penyebab kemiskinan, mulai dari disabilitas, sakit permanen, status janda atau duda, hingga faktor pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. 

“Berdosa kita kalau mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapat perhatian pemerintah. Kita ingin data ini akurat, lalu kita petakan masalahnya, sehingga solusi bisa lebih tepat,” katanya. 

Ronny juga menyoroti masalah infrastruktur yang membuat bantuan sulit menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Selain itu, ia menyebut perlu adanya pemetaan kelompok berdasarkan kondisi mereka, seperti warga yang memiliki lahan namun tidak memiliki modal, ataupun warga yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki tenaga kerja produktif. 

“Bagi mereka yang punya lahan tapi tidak punya modal, kita akan kelompokkan dalam program pertanian. Kita bantu bibit, ternak, pupuk, dan sarana produksi lainnya supaya dalam empat tahun ke depan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” jelasnya. 

Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan menambahkan bahwa HLM ini bertujuan memastikan komitmen dan sinergi semua pihak tetap kuat. 

“Pertemuan ini untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan faktor penyebab kemiskinan, dan merumuskan kebijakan yang konkret untuk masa depan,” ucapnya. 

Dengan sinergi pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan semua pemangku kepentingan, diharapkan angka kemiskinan Sintang dapat terus menurun secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!