TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong Program Perhutanan Sosial sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan tiga mitra pembangunan, yakni Universitas OSO, Perkumpulan Lembaga Teraju Indonesia, dan PT. Forest Wise Wild Keepers, yang berlangsung di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Senin 25 Agustus 2025.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan program strategis nasional yang memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui lima skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Penetapan Hutan Adat.

“Pemprov Kalbar sangat berkomitmen mendorong program perhutanan sosial. Terbukti hingga Juli 2025, capaian akses kelola perhutanan sosial Kalbar merupakan yang tertinggi secara nasional dengan luasan mencapai 778 ribu hektare melalui 281 unit akses kelola,” tegas Ria Norsan.

Ia menambahkan, Pemprov Kalbar telah membentuk Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang beranggotakan unsur pemerintah, NGO, dunia usaha, dan kelompok masyarakat.

Forum ini menjadi wadah kolaborasi multipihak dalam pendampingan kelembagaan, penguatan usaha, hingga pembinaan masyarakat desa hutan.

“Kolaborasi bersama mitra pembangunan sangat penting, baik melalui pendampingan masyarakat, program magang, maupun dukungan pemasaran produk unggulan hasil hutan Kalbar seperti tengkawang, madu hutan, kratom, hingga kopi liberika agroforestry,” ujarnya.

Baca juga: Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia Siap Digelar di Pontianak

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani, menyebutkan hingga kini sudah lebih dari 14 mitra pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjalin kerja sama dengan Pemprov Kalbar.

Dukungan mitra selama ini berkontribusi pada pendampingan kelompok tani hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, patroli karhutla, hingga pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

“Lebih dari 57 persen desa di Kalbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sekitar 237 desa sudah memperoleh persetujuan perhutanan sosial. Dengan dukungan mitra, kami berharap target pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat tercapai,” jelasnya.

Langkah kerja sama ini meneguhkan posisi Kalbar sebagai provinsi dengan capaian perhutanan sosial tertinggi di Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kalbar mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!