TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Herman Hofi Munawar turut menanggapi kabar terkait Iuran BPJS Kesehatan yang disebut-sebut akan mengalami kenaikan secara bertahap.

Menurutnya, kebijakan ini akan memicu kontroversial karena beban masyarakat akan bertambah.

"Artinya kenaikan iuran BPJS ini harus selaras dengan pelayanan yang ada pada rumah sakit-rumah sakit. Ini sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Rabu 20 Agustus 2025.

Dijelaskannya, apalah arti jika iuran itu dinaikan sementara pelayanan itu sendiri tidak pernah dilakukan evaluasi.

"Kita juga tau bagaimana perlakuan rumah sakit yang kerap kali memandang bahwa pasien BPJS ini seperti di anak tiri kan (pelayanan yang tidak menjadi prioritas). Stigma ini harus dihilangkan sebenarnya. Jadi harus adanya korelasi antara kenaikan iuran BPJS itu dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit," paparnya.

Kemudian, Hofi juga menyinggung terkait BPJS kesehatan yang diberikan khusus kepada kelompok masyarakat kurang mampu. 

"Persoalannya itu tentu harus terbuka dan harus tepat sasaran karena disinyalir ada juga mereka yang memiliki kemampuan tapi bisa menerima bantuan BPJS yang gratis dari pemerintah itu. Jadi harus ada perbaikan data dan kepastian data, agar penerima bantuan ini benar-benar kongkret dan sesuai kepada mereka yang membutuhkan," ungkapnya.

Baca juga: 6 Peristiwa Terpopuler Kalbar! Tempat Produksi Uang Palsu di Pontianak Digrebek, Pasutri Tersangka

Kemudian, ditegaskannya jika iuran ini tetap naik dan kualitas pelayanan gitu-gitu saja maka akan menjadi kontroversi. 

"Oke kalau memang kondisi keuangan negara memang tidak mampu ya bisa dimengerti, tetapi harus terbuka. Dengan adanya tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan yang baik ini yang harus menjadi perhatian," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!