TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Didampingi Sekretaris Daerah Kab. Ketapang dan Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir mengahadiri Upacara Pelantikan Lulusan IPDN Angkatan XXXII sebagai Pamong Praja Muda tahun 2025 melalui daring.

Berlangsung di kampus pusat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, upacara ini di-inspekturi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Muhammad Tito Karnavian yang sekaligus secara resmi melantik 1.110 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam sebuah upacara yang penuh khidmat.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama empat tahun, serta menekankan pentingnya membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam upacara pelantikan ini Mendagri menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Republik Indonesia yang semula dijadwalkan hadir, namun berhalangan karena harus menerima kunjungan kenegaraan dari Menteri Malaysia, Dato' Sri Ahmad Ibrahim, dalam rangka membahas situasi konflik bersenjata di kawasan ASEAN, khususnya di Kamboja.

“Presiden sangat mencintai IPDN dan berharap dapat hadir langsung. Namun karena tugas kenegaraan yang mendesak, amanat beliau saya teruskan secara langsung,” ujar Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Audiensi dengan KREASI, Bupati Ketapang Bahas Pentingnya Penerapan Konsep Sekolah Ramah Anak

IPDN telah melahirkan lebih dari 41.390 alumni, tersebar di berbagai daerah untuk memperkuat pemerintahan pusat dan daerah.

Saat ini, IPDN memiliki tiga fakultas utama dan delapan kampus regional di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, Sulawesi, NTB, dan Jakarta (untuk program pascasarjana).

Dalam pidatonya, Mendagri menekankan bahwa ASN adalah pilar utama negara besar seperti Indonesia. 

Ia menyampaikan bahwa negara-negara maju yang bertahan hingga ratusan tahun selalu memiliki tiga pilar kuat yaitu militer dan keamanan nasional, birokrasi yang profesional, dan sistem pemerintahan yang efisien. (*)