TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi mengumumkan hasil sidang isbat pada 28 Februari 2025 sebagai penentu jatuhnya awal puasa 1 Ramadhan 1446 H.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merencanakan pelaksanaan sidang Isbat penentuan awal Ramadhan 2025 pada Jumat 28 Februari 2025.

Sidang Isbat ini memiliki tujuan yang penting, yaitu menentukan awal bulan Ramadhan 1446 yang akan menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia memulai ibadah puasa.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dijadwalkan untuk memimpin sidang Isbat tahun ini. Bagaimana Pelaksanaan Isbat Ramadhan 2025?

Sidang Isbat mencakup pemantauan hilal atau rukyatul hilal yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia.

• RESMI Jadwal Hasil Sidang Isbat Penetapan Awal Puasa Ramadhan 2025 Diumumkan Kemenag

Kantor Wilayah Kemenag akan terlibat dalam pemantauan ini, sehingga hasil perhitungan hisab dan rukyat dari berbagai daerah dapat disajikan dalam sidang Isbat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang Isbat akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan akan diundang.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh banyak pihak, termasuk perwakilan organisasi masyarakat Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta wakil dari DPR dan Mahkamah Agung," ungkapnya dikutip dari laman resmi Kemenag pada Senin (10/2/2025).

Apa Saja Agenda Utama Sidang Isbat Ramadhan 2025? Abu Rokhmad juga menjelaskan bahwa sidang Isbat akan terdiri dari tiga agenda utama.

Pertama, presentasi data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomis.

Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pemantauan di seluruh Indonesia.

Ketiga, musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

Ia mengajak masyarakat untuk menantikan hasil sidang Isbat dan pengumuman resmi pemerintah mengenai awal Ramadhan 1446 Hijriah.

Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.