C.       Menuntut    pemenuhan     haknya    dengan    cara berdemonstrasi

D.       Tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan agar memperoleh hak-haknya

E.       Tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan didapatkan

8.     Kesadaran sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya adalah nilai dasar yang terkait dengan nilai....

A.       Ketuhanan

B.       Kemanusiaan

C.       Persatuan

D.       Kerakyatan

E.       Keadilan

9.     Pengamalan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia dapat diterapkan dalam sikap-sikap berikut….

A.       Membina kerukunan hidup antar umat beragama

B.       Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

C.       Berani membela kebenaran dan keadilan

D.       Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia

E.       Membina rasa nasionalisme dalam bingkai NKRI

10.     Keseluruhan nilai yang dijadikan pedoman dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah mengacu pada Pancasila sebagai....

A.       Dasar Negara Indonesia

B.       Pedoman Hidup Bangsa Indonesia

C.       Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

D.       Filsafat Hidup Bangsa Indonesia

E.       Ideologi Negara Indonesia

11. John Locke memperkenalkan bahwa ada tiga kekuasaan negara. Salah satunya yaitu ada kekuasaan yang memiliki fungsi untuk mengurus urusan luar negeri, urusan perang, dan damai. Urusan ini disebut sebagai kekuasaan yaitu…

A. Legislatif
B. Federatif
C. Yudikatif
D. Eksaminatif

12. Pada zaman Belanda, perkembangan yang dimiliki oleh pres banyak menghadapi hambatan karena anggapan bahwa pres sebagai yaitu…

A. Sarana untuk berkomunikasi yang begitu ampuh
B. Media yang dianggap sering menghasut
C. Sesuatu yang harus bisa diperangi
D. Lembaga yang sebaiknya diwaspadai

13. Pada hakikatnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan unsur yang digali dari bangsa Indonesia. Terdiri dari nilai akan adat istiadat, kebudayaan, dan religious dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Hal ini menjadi asal mula yang dimiliki yaitu…

A. Asal mula bentuk atau kausa formalis
B. Asal mula pemikiran atau kausa intelektualis
C. Asal mula bahan atau kausa materialis
D. Asal mula karya atau kausa efisien
14. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, terdapat tujuan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu…

A. Memajukan kehidupan bangsa dan negara
B. Mencerdaskan kehidupan bangsa
C. Ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan atas kemerdekaan
D. Melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia

15. Masyarakat Indonesia memiliki sifatnya majemuk terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kebudayaan.

Dalam perbedaan dari latar belakang tersebut, proses hubungan kerja terbentuk sebuah kesatuan yang lebih harmonis.

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa adanya proses menuju arah yaitu…

A. Kristalisasi
B. Disintegrasi
C. Persaingan
D. Integrasi

16. Indonesia perlu untuk selalu mewaspadai akan adanya segala bentuk dari ancaman, baik dari dalam maupun juga luar. Berikut ini yang merupakan contoh dari ancaman luar yaitu…

A. Persebaran penduduk ke berbagai pulau terpencil yang dijalankan melalui program transmigrasi
B. Penangkapan ikan yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia oleh nelayan domestik
C. Penyelundupan narkoba melalui jalan sindikat internasional
D. Pembalakan lahan hutan oleh individu maupun juga perusahaan swasta

17. Hal yang menjadi latar belakang negara monarki absolut beralih ke arah sistem pemerintahan monarki parlementer, dimana raja hanya memiliki fungsi sebagai simbol dari negara.

Sementara untuk kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Hal ini terjadi dalam rangka yaitu…

A. Adanya peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri
B. Membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh raja agar tidak bertindak secara sewenang-wenang
C. Membatasi kekuasaan yang dimiliki raja dan perdana menteri menggunakan konstitusi negara
D. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik kepada pihak parlemen

18. Hal yang menjadi pendorong akan bangsa Indonesia untuk dapat tetap bersatu yaitu…

A. Merasa senasib dan seperjuangan serta cita-cita nasional
B. Melestarikan semangat serta jiwa 1945
C. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar
D. Meratakan pembangunan dan segala hasil yang dimilikinya

19. Sikap yang menjadi sebuah pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam menjalani hidup bermusyawarah dapat diwujudkan melalui cara yaitu…

A. Menolong orang lain yang berada dalam situasi sulit dengan mengharapkan imbalan
B. Gotong royong dalam membangun gedung balai desa
C. Menyesuaikan diri dengan kondisi pergaulan
D. Selalu berbuat baik kepada semua orang

20. Menurut UU No. 12 Tahun 2016, berikut ini merupakan cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali yaitu…

A. Pembelian
B. Perkawinan
C. Permohonan
D. Kelahiran

21.     Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Cara yang bisa ditempuh seperti berikut, kecuali....

A.       Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara

B.       Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

C.       Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan

D.       Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan

E.       Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

22.     Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan....

A.       UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

B.       Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

C.       Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

D.       Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

E.       Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

23.     Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan. Maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penerapan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai....

A.       Alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat

B.       Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial

C.       Sarana penggerak pembangunan

D.       Alat penyelesaian sengketa

E.       Alat untuk mewujudkan ketenteraman sosial

24.     Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseoran, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak....

A.       Paten

B.       Penanggulangan praktik persaingan curang

C.       Desain tata letak sirkuit terpadu

D.       Desain industri

E.       Rahasia dagang

25.     Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota- anggota TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah....

A.       Pengadilan Agama

B.       Pengadilan Tipikor

C.       Pengadilan Tata Usaha Negara

D.       Pengadilan Tinggi

E.       Pengadilan Militer

26.      Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….

A.       Hankam, politik, dan sosial

B.       Hankam, politik, dan HAM

C.       Sosial, politik, dan ekonomi

D.       Sosial, ekonomi, dan fungsi publik

E.       Politik, ekonomi, dan budaya

27.     Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….

A.       Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah

B.       Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum

C.       Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum

D.       Yudisial review sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilihan umum

E.       Sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah Tingkat II

28.     Contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah....

A.       Perbuatan makar

B.       Menodai dan membakar bendera merah putih

C.       Menghina presiden

D.       Melanggar norma hukum

E.       Membakar gambar tokoh negara

29.     Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....

A.       30 Ayat (1)

B.       30 Ayat (2)

C.       30 Ayat (3)

D.       30 Ayat (4)

E.       31 Ayat (1)

30.     Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka tindakan yang layak dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya....

A.       Diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili

B.       Diserahkan kepada pengadilan militer agar dihukum

C.       Dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya

D.       Dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan

E.       Diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku

31.     Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....

A.       Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan

B.       Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum

C.       Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

D.       Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara

E.       Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara

32.     Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila....

A.       Melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

B.       Menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah

C.       Memberikan pertolongan kepada orang lain

D.       Mendahulukan     kepentingan     bersama    di    atas kepentingan pribadi dan golongan

E.       Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial

33.     Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh….

A.       Badan Intelijen Negara

B.       Badan Narkotika Nasional

C.       Aparat Kepolisian

D.       Badan SAR Nasional

E.       Lembaga Ketahanan Nasional

34.     Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)....

A.       Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

B.       Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

C.       Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

D.       Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

E.       Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

35.     Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk, (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur di dalam….

A.       Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

B.       Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002

C.       Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002

D.       Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002

E.       Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002

36.     Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....

A.       Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya

B.       Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani

C.       Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan

D.       Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu

E.       Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja

 

 

37.     Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....

A.       Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana

B.       Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah

C.       Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

D.       Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

E.       Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

38.     Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah....

A.       Mahkamah Agung

B.       Mahkamah Konstitusi

C.       Komisi Yudisial

D.       Komisi Pemberantasan Korupsi

E.       Pengadilan Militer

39.     Peranan penting yang diemban oleh komisi yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah....

A.       Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

B.       Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

C.       Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

D.       Memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum

E.       Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

40.     Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi, (1) tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan (3)….

A.       Tindak pidana yang dilakukan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor

B.       Tindakan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor

C.       Tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat

D.       Tindak pidana untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor

E.       Tindakan untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

41. Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang, karena Pancasila hasil....

A. Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia 
B. Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia 
C. Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia 
D. Perubahan kehidupan masyarakat modern 
E. Kristalisasi dari sistem ideologi barat dan timur

42. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah, merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila ke...

A. Kemanusian yang adil dan beradab 
B. Ketuhanan Yang Maha Esa 
C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawwaratan perwakilan 
D. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
E. Persatuan Indonesia

43. Anggota MPR terdiri dari...

A. DPR, BPK, dan DPD
B. BPK dan DPR 
C. BPK dan MA 
D. DPD dan BPK 
E. BPD dan DPR

44. Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat diwilayah negara lain, Yaitu ....

A. Landas Benua 
B. Ekstrateritorial 
C. Zona landas kontinen 
D. Orbit Geostasioner 
E. Zona bebas nuklir

45. Ciri yang paling umum dimiliki oleh negara-negara, antara lain...

A. Tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang rendah 
B. Tingkat moralitas penduduknya tinggi 
C. Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi 
D. Tingkat harapan hidup penduduknya rendah 
E. Tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi

46. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri, urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....

A. Legislatif 
B. Federatif 
C. Eksekutif 
D. Eksaminatif 
E. Yudikatif

47. Wilayah daratan biasanya dibatasi oleh batas alam ,batas buatan, dan batas ilmu pasti. Yang termasuk batas ilmu pasti adalah…

A. Kawat berduri 
B. Sungai 
C. Danau 
D. Garis lintang dan garis bujur 
E. Pagar tembok

48. Apa fungsi Pancasila yang berkaitan dengan kemajuan IPTEK dan pengaruh budaya asing?

A. Sebagai pedoman 

B. Sebagai landasan

C. Sebagai penyaring

D. Sebagai acuan

E. Sebagai penangkal

49. Negara manakah yang menganut sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kalinya?

A. Belanda

B. Italia

C. Perancis

D. Amerika Serikat

E. Inggris

50. Siapakah pelaksana kekuasaan legislatif berdasarkan UUD 1945?

A. Dewan Perwakilan Rakyat 

B. Presiden

C. Mahkamah Konstitusi

D. Mahkamah Agung

E. Komisi Pemberantasan Korupsi

51.        “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1).

Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu....

A.       Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan

B.       Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum

C.       Kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya

D.       Kewajiban   agar   diberlakukan    sama   di   dalam pemerintahan

E.       Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law

52.        Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut, kecuali….

A.       Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah bagi seluruh insan pendidikan

B.       Hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja

C.       Kewajiban untuk melestarikan budaya nasional dan daerah

D.       Kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak, bumi dan bangunan

E.       Kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan formal

53.        Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....

A.       27 Ayat (1) dan 30 Ayat (1)

B.       27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1)

C.       27 Ayat (3) dan 30 Ayat (2)

D.       27 Ayat (3) dan 30 Ayat (3)

E.       27 Ayat (3) dan 30 Ayat (4)

54.        Selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan nilai Pancasila….

A.       Ketuhanan yang maha esa

B.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

C.       Persatuan Indonesia

D.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

E.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

55.       Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan lainnya disebut …

A.       Nilai Dasar

B.       Nilai Praksis

C.       Nilai Ideal

D.       Nilai Instrumental

E.       Nilai Estetika

56.        Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan oleh faktor internal adalah....

A.       Penyalahgunaan kekuasaan

B.       Ketidaktegasan aparat penegak hukum

C.       Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

D.       Penyalahgunaan teknologi

E.       Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

57.        Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar. Namun, banyak yang berasal dari diri pelaku sendiri seperti….

A.       Toleransi dengan bersikap yang tidak bertentangan dengan pendirian sendiri

B.       Tingginya sikap menghargai kedudukan orang lain

C.       Kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan baik trigatra maupun astagatra

D.       Prilaku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain

E.       Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara

58.        Apabila pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terlanjur terjadi kita dapat melakukan upaya refresif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjadi penyimpangan. Cara refresif dilakukan dengan....

A.       Mengarahkan individu agar mematuhi nilai-nilai yang berlaku

B.       Membujuk masyarakat agar mematuhi norma-norma yang mengikat

C.       Menjatuhkan sanksi hukum yang tegas jika pelaku tidak dikenal

D.       Mengancam agar tidak mengulang perbuatan yang merugikan orang lain

E.       Menindak untuk memberikan sanksi bagi para pelakunya

59.        Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah….

A.       Lembaga Peradilan

B.       Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

C.       Tentara Nasional Indonesia

D.       Komisi Pemberantasan Korupsi

E.       Kepolisian Republik Indonesia

60.     Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam....

A.       UU    No.    30    Tahun    2002    tentang    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B.       UU    No.    30    Tahun    2002    tentang    Komisi Pemberantasan Korupsi

C.       UU    No.    31    Tahun    2002    tentang    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D.       UU    No.    32    Tahun    2002    tentang    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E.       UU    No.    33    Tahun    2002    tentang    Komisi Pemberantasan Korupsi

Kunci Jawaban

1.  C

2.  A

3.  B

4.  A

5.  D

6.  E

7.  D

8.  B

9.  E

10.  A

11.  B

12.  D

13.  C

14.  B

15.  D

16.  C

17.  B

18.  A

19.  B

20.  A

21.  D

22.  B

23.  A

24.  D

25.  E

26.  D

27.  C

28.  B

29.  A

30.  E

31.  D

32.  D

33.  C

34.  C

35.  B

36.  A

37.  B

38.  A

39.  E

40.  C

41.  B

42.  B

43.  E

44.  B

45.  C

46.  B

47.  D

48.  C

49.  E

50.  A

51.    A

52.    C

53.    B

54.    E

55.    D

56.    C

57.    D

58.    E

59.    A

60.  A

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!