TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertanyaan bahan soal PKN Kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka.

Ada 45 pertanyaan Soal UAS yang telah dirangkum.

Rangkuman materi semester ganjil ini dilengkapi dengan kunci jawaban soal PKN Kelas 10 semester 1.

Siswa menggunakan bahan soal untuk berlatih.

Lakukan latihan soal ulangan untuk menghadapi ulangan di sekolah.

Bacaan bahan soal ulangan Kelas 10 merupakan pertanyaan pilihan ganda.

Berikut ini kunci jawaban Soal Kelas 10 SMA PKN tahun 2024 Semester 1 yang disadur dari beragam sumber.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMA KLIK DISINI]

Latihan Soal Kelas 10 PKN

1. Berikut ini adalah nilai-nilai semangat para tokoh pendiri negara Indonesia pada saat bermusyawarah untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, kecuali...
a. Mempunyai semangat membebaskan Indonesia dari penjajahan
b. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan kelompok
c. Siap dan rela berkorban jiwa-raga untuk meraih kemerdekaan Indonesia
d. Berusaha dengan berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan
e. Membenci dan memusuhi semua negara yang pernah menjajah dan siap memeranginya

E

2. Daftar berikut ini adalah contoh tantangan tantangan penerapan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kecuali...
a. Kemunculan paham baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
b. Adanya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia
c. Menyebarnya informasi yang salah tentang Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya
d. Menguatnya pengaruh ideologi global, terutama kapitalisme
e. Menguatnya kesadaran kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi

E

3. UUD 1945 yang kini berlaku di Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun...
a. 1945, 1950, 1959, 1998
b. 1945, 1959, 1965, 1998
c. 2001, 2002, 2004, 2005
d. 1999, 2000, 2001, 2002
e. 1997, 1998, 2001, 2002

D

4. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, dalam konteks budaya hukum Pancasila?
a. Kesadaran bahwa sikap warga dan tata nilai dalam masyarakat menentukan pemberlakuan hukum
b. Kesadaran tentang pentingnya menciptakan masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera
c. Kesadaran bahwa nilai-nilai dalam diri setiap individu berkaitan dengan hukum yang berlaku
d. Kesadaran bahwa hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat
e. Kesadaran bahwa penegakan hukum akan mengubah kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat

C

5. Ciri-ciri kesadaran hukum tinggi telah dimiliki oleh seorang warga negara atau masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Memiliki pengetahuan luas tentang hukum sehingga bisa memanfaatkan celah-celahnya
b. Aktif mendukung aparat untuk menindak dengan tegas dan adil setiap pelanggaran hukum
c. Memahami dengan baik dan benar hak maupun kewajiban warga negara
d. Mendukung aparat menegakkan hukum tanpa diskriminasi
e. Menyelesaikan segala masalah hukum sesuai prosedur yang diatur oleh negara

A

6. Semua warga negara Indonesia diharapkan mempunyai tingkat ketaatan hukum yang tinggi karena...
a. terpaksa
b. suka rela
c. ketakutan
d. mendapat hadiah
e. pamrih

B

7. Indonesia adalah negara hukum. 
Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. 
Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat
b. Menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok
c. Menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial
d. Menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan
e. Menegakkan keadilan di tengah masyarakan

D

8. Contoh perilaku taat hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga
b. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks
c. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket
d. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok
e. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan

E

9. Contoh dampak dari sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat dan peraturan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
a. merusak tata pergaulan di tengah masyarakat yang harmonis
b. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
c. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
d. Menjadi semakin populer di tengah masyarakat
e. Menerima sanksi sosial atau ditindak oleh aparat penegakan hukum

D

10. Apa yang dimaksud dengan selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
a. Mendapatkan pemenuhan hak individu tidak berkaitan dengan kewajibannya
b. Mendapatkan hak perlu lebih diutamakan daripada pelaksanaan kewajiban
c. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku
d. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tanpa memperdulikan pemenuhan hak
e. Mencemooh setiap orang yang aktif menuntut haknya

C

11. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan ….
A. eksekutif 
B. legislatif
C. yudikatif
D. konstitutif

A

12. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang disebut kekuasaan ….
A. legislatif
B. eksekutif
C. konstitutif 
D. yudikatif

D

13. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan ….
A. eksekutif
B. legislatif 
C. yudikatif
D. konstitutif

B

14. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi sebagai ….
A. pedoman hidup
B. ideologi negara
C. sumber hukum tertinggi
D. semua jawaban benar

D

15. Sifat negara yang mempunyai kekuasaan penuh dalam membuat hukum, tetapi hukum yang dibuat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum negara adalah sifat negara ….
A. demokratis 
B. otoriter
C. hukum
D. absolut

A

16. Hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebut ….
A. hukum tertulis
B. hukum tidak tertulis
C. hukum adat
D. hukum agama

C

17. Lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan republik presidensial adalah ….
A. Presiden 
B. Mahkamah Agung (MA) 
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

A

18. Lembaga negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah ….
A. Presiden 
B. Mahkamah Agung (MA) 
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C

19. Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik presidensial adalah ….
A. kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif
B. kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif
C. kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif
D. kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif

D

20. Lembaga negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif adalah ….
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Presiden

C

21. Lembaga negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif adalah ….
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Presiden

D

22. Hak asasi manusia adalah ….
A. hak yang dapat dicabut oleh negara
B. hak yang diberikan oleh negara kepada setiap orang
C. hak yang harus diperjuangkan oleh setiap orang
D. hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir

D

23. Kedudukan rakyat dalam negara demokrasi adalah ….
A. sebagai manusia
B. sebagai objek hukum
C. sebagai subjek hukum
D. sebagai warga negara

D

24. Contoh hak asasi manusia di bidang politik adalah ….
A. hak untuk hidup
B. hak untuk bebas dari penyiksaan
C. hak untuk memilih dan dipilih
D. hak untuk mendapatkan pendidikan

C

25. Salah satu ciri negara berdaulat adalah ….
A. memiliki wilayah yang jelas
B. memiliki pemerintahan yang sah
C. memiliki rakyat yang mendiaminya
D. memiliki kedaulatan yang tidak terbatas

A

26. Cermati daftar jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara acak berikut ini:
(1) UUD NRI 1945
(2) Peraturan Presiden
(3) Peraturan Pemerintah
(4) Perda Kabupaten/Kota
(5) Perda Provinsi
(6) Ketetapan MPR (Majelis Perpusywaratan Rakyat)
(7) Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah nomor....
a. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 2
b. 1, 6, 7, 3, 2, 5, 4
c. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3
d. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6
e. 1, 6, 2, 7, 4, 5, 3

B

27. Apa yang dimaksud dengan prinsip "lex superiori derogat legi inferiori" dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?
a. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
b. Semua peraturan perundang-perundangan mempunyai kedudukan yang setara
c. Peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat
d. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi
e. Semua peraturan perundang-undangan tidak harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

A

28. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dengan perda provinsi, kecuali...
a. Kedudukan perda kabupaten lebih rendah daripada perda provinsi
b. Kedudukan perda provinsi lebih tinggi daripada perda kabupaten/kota
c. Perda kabupaten/kota harus selaras dengan perda provinsi
d. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi diperbolehkan bertentangan
e. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi sesuai dengan undang-undang

D

29. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945 adalah...
a. UUDS yang berlaku pada 1950-1959
b. UU Cipta Kerja
c. UU Omnibuslaw
d. Norma musyawarah mufakat
e. Pancasila

A

30. Solusi yang harus dilakukan ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di atasnya adalah....
a. Membiarkannya terjadi
b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum
c. Mengubah isi kedua-duanya
d. Membatalkan kedua-duanya
c. Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi

B

31. Contoh hak asasi manusia di bidang ekonomi adalah ….
A. hak untuk hidup
B. hak untuk bebas dari penyiksaan
C. hak untuk bekerja
D. hak untuk mendapatkan pendidikan

C

32. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif globalisasi adalah ….
A. meningkatkan kualitas sumber daya manusia
B. membuka diri terhadap budaya asing
C. membatasi masuknya barang asing
D. meningkatkan produksi barang dalam negeri

A

33. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah ….
A. penemuan baru
B. peperangan
C. bencana alam
D. perubahan iklim

A

34. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah penemuan baru.
Salah satu ciri negara maju adalah ….
A. memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi
B. memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
C. memiliki tingkat kesehatan yang tinggi
D. memiliki tingkat keamanan yang tinggi

A

35. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah ….
A. meningkatnya persaingan antarnegara
B. terjadinya pertukaran budaya
C. tersebarnya informasi secara cepat
D. meningkatnya jumlah pengangguran

C

36. Siapa nama Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang biasa disebut dengan istilah BPUPKI...
a. Ir. Sukarno
b. Soepomo
c. Moh. Yamin
d. Radjiman Wedyodiningrat
e. Wahid Hasyim

D

37. Kapan sidang resmi pertama BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diselenggarakan?
A. 1 Maret 1945
B. 29 Mei–1 Juni 1945
C. 10–17 Juli 1945
D. 18 Agustus 1945
e. 17 Agustus 1945

B

38. Berikut ini yang termasuk nama dua tokoh perempuan anggota BPUPK atau BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah...
A. Maria Ulfah Santoso dan Christina Martha Tiahahu
b. Raden Dewi Sartika dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
D. Christina Martha Tiahahu dan Maria Walanda Maramis
E. SK Trimurti dan Fatmawati
e. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Ulfah Santoso

E

39. Salah satu sila Pancasila yang sempat diusulkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. 
Apa maknanya?
a. Bangsa Indonesia memimpin persatuan bangsa-bangsa di seluruh dunia
b. Bangsa Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal
c. Bangsa Indonesia mengampanyekan perikemanusiaan secara internasional
d. Bangsa Indonesia mendukung prinsip-prinsip internasionalisme
e. Bangsa Indonesia menjalankan politik internasional yang berperikemanusiaan

E

40. Pada saat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri negara Indonesia menjunjung komitmen....
a. Mendahulukan kelompok daripada persatuan dan kesatuan bangsa
b. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi
c. Memiliki perasaan ragu terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia
d. Mengutamakan pemenuhan hak daripada pelaksanaan kewajiban
c. Mendukung kepentingan Jepang dalam perang dunia II

B

41. Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut ….
A. hukum agama 
B. hukum tidak tertulis
C. hukum adat
D. hukum tertulis

D

42. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ….
A. Peraturan Daerah
B. Peraturan Pemerintah 
C. Undang-Undang
D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D

43. Hukum yang bersumber dari ajaran agama disebut ….
A. hukum adat 
B. hukum agama
C. hukum tertulis
D. hukum tidak tertulis

B

44. Pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan keadilan disebut pemerintahan ….
A. otoriter
B. tirani
C. diktator
D. demokratis

D

45. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah ….
A. monarki absolut 
B. republik parlementer
C. republik presidensial
D. monarki konstitusional

C

(*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!