8. Berikut adalah fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan manusia kecuali ...
a. pedoman untuk berfikir , melangkah , bertindak .
b. pemberi motivasi dalam mencapai tujuan .
c. dasar menghadapi dan menyelesaikan masalah .
d. pegangan hidup .
e. keyakinan .
Jawaban : E

9. Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a. Sila keadilan Sosial .
b. Sila kerakyatan .
c. Sila Persatuan .
d. Sila Kemanusiaan .
e. Sila Ketuhanan .
Jawaban : A

10. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : C

11. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .
Jawaban : D

12. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .
Jawaban : D

13. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban : C

14. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban : E

15. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
Jawaban : B

16. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : E

17. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .
Jawaban : D

18. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .
Jawaban : E

19. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D

20. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .
Jawaban : B

21. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
c. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
e. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .
Jawaban : A

22. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
a. urusan pemerintahan bidang fiskal .
b. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
c. urusan pemerintahan bidang agama.
d. urusan pemerintahan bidang yustisi .
e. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .
Jawaban : B