24. Pada periode 1945 – 1950 wilayah Indonesia terbagi atas daerah Negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan saat itu Negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Dominion
C. Kesatuan
D. Proktoral
E. Konfederasi 
Jawaban : A

25. Periode 1998 – sekarang, Indonesia masih mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan pemekaran di beberapa wilayah. Wilayah hasil pemekaran yang menjadi Provinsi Indonesia ke-34 adalah ....
A. Kepulauan Riau
B. Gorontalo
C. Kalimantan Utara
D. Irian Jaya
E. Sulawesi Barat
Jawaban : C

26. Wujud sikap dan perilaku membela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 ....
A. Pasal 30 ayat 1
B. Pasal 30 ayat 3
C. Pasal 27 ayat 1
D. Pasal 27 ayat 2
E. Pasal 28A
Jawaban : A

27. Tiap-tiap negara di dunia memiliki geopolitik yang berbeda-beda. Geopolitik yang berlainan dilatarbelakangi oleh perbedaan....
A. Luas wilayah
B. Tujuan nasional
C. Komoditas ekspor
D. Kekuatan nasional
E. Kepentingan internasional
Jawaban : B

28. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik terdapatdalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Keputusan sidang BPUPKI
C. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
E. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
Jawaban : C

29. Unsur pokok Negara sebagai organisasi sebagai syarat berdirinya Negara yang disebut sebagai unsur konstitutif adalah ....
A. Rakyat, wilayah dan pengakuan dari Negara lain
B. Rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat
C. Rakyat, wilayah dan pemimpin
D. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pemimpin
E. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain
Jawaban : B

30. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang sangat rawan mengancam perpecahan adalah ....
A. Agama
B. Politik
C. Bahasa
D. Status sosial
E. Keragaman budaya
Jawaban : E

31. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab disebut ....
A. Hak
B. Norma
C. Hukum
D. Kewajiban
E. Kewenangan
Jawaban : D

32. Kegiatan politik memasuki kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Hal ini berarti budaya politik ....
A. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat
B. Bersifat praktis dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari
C. Memiliki dimensi kompleks yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
D. Dapat berkembang dalam setiap sistem kehidupan masyarakat di berbagai tempat
E. Menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
Jawaban : E

33. Pada budaya politik ini suatu wilayah yang terbatas menjadi penyebab tidak adanya peranan politik yang bersifat khas. Budaya politik yang dimaksud adalah ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional 
Jawaban : C

34. Tindakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan Genosida dan ....
A. Kejahatan terhadap keamanan Negara
B. Kejahatan kemanusiaan
C. Pembunuhan sadis
D. Pemberontakan terhadap Negara
E. Pembunuhan terhadap tokoh agama
Jawaban : B

36. Tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah…....
A. Menyampaikan usul dan saran
B. Mendapatkan bantuan Negara
C. Membayar arisan tiap bulan
D. Membayar pajak hingga jatuh tempo
E. Menemukan barang temuan dan memilikinya
Jawaban : D

36. Setiap warga Negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus menghindari ....
A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
C. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
D. Melaksanakan kewajiban harus meminta hak
E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
Jawaban : E

37. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban warga Negara adalah ....
A. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan
B. Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
C. Menghormati dan memelihara bahasa dan budaya bangsa
D. Wajib menjunjung tinggi lambang Negara, Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
E. Wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali
Jawaban : D

38. Bentuk pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tiap warga Negara harus diadili menurut hukum yang berlaku karena semua warga Negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut terkait dengan pengamalan Pancasila Sila ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima 
Jawaban : E