TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal PTS atau soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas 11 SMA / SMK / MA tahun 2024. 

UTS merupakan singkatan dari “Ujian Tengah Semester”, ini adalah tes kemampuan yang biasanya diadakan di tengah-tengah semester atau paruh waktu pertama suatu periode akademik

Adapun soal UTS / PTS Bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau  Penilaian Tengah Semester (PTS).

Siswa dapat memanfaatkan soal Bahasa Indonesia pilihan ganda dan essay ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar di rumah.

Simak selengkapnya rangkuman soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran PKN untuk siswa Kelas 11 SMA / SMK / MA semester 1 (ganjil)  dilansir dari berbagai sumber :

• 30 SOAL Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Latihan UTS - PTS Tahun 2024

1. Berikut ini yang termasuk nilai-nilai dasar Pancasila adalah ....

A. Ketuhanan, kemanusiaan dan kebebasan

B. Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan

C. Ketuhanan, kemanusiaan dan kesenjangan

D. Kepercayaan, kemanusiaan dan keadilan

E. ketuhanan, kesewenang-wenangan dan kebebasan

2. Hak untuk memiliki suatu barang, hak membeli dan menjual dan hak berusaha untuk memperoleh penghidupan yang layak merupakan wujud dari hak asasi ....

A. Pribadi                D. Politik

B. Sosial Budaya    E. Hukum

C. Ekonomi

3. Sila Pancasila yang mengandung makna keadilan yang memberi pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial adalah sila ....

A. Pertama        D. Keempat

B. Kedua            E. Kelima

C. Ketiga

4. Pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara ....

A. Advokasi            D. Konsultasi

B. Investigasi          E. Membentuk UU HAM

C. Konsolidasi

5. Pengakuan bangsa Indonesia atas HAM sudah ada sejak tahun ....

A. 1928 D. 1966

B. 1955 E. 1948

C. 1945

6. Hak asasi manusia memiliki beberapa sifat, salah satunya sifat hakiki. Sifat hakiki pada hak asasi
 
manusia berarti ....

a.    melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan

b.    melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau besar

c.    setiap orang berhak memenuhi seluruh hak asasi yang dimiliki secara mutlak

d.    milik semua orang tanpa terkecuali

e.    merupakan pemberian yang harus dijaga oleh orang tua

7.   Perhatikan lembaga-lembaga berikut!

1) Komnas HAM

2) Pengadilan HAM

3) Pengadilan HAM Ad Hoc

4) Pengadilan negeri

5) Lemhanas

Proses penanganan HAM dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ditunjukkan oleh angka ....

a.    1), 2), dan 3)                                              d.    2), 4), dan 5)

b.    1), 2), dan 4)                                              e.    3), 4), dan 5)

c.  2), 3), dan 4)

8.   Kewajiban dasar manusia merupakan syarat terlaksana dan tegaknya HAM. Salah satu kewajiban dasar manusia adalah ....

a.    memperoleh pendidikan                          d.    mendapatkan perlindungan hukum

b.    mendapatkan bantuan sosial                  e.    menikmati hasil sumber daya alam

c.    mematuhi peraturan perundang-undangan

9.   Ketidakpedulian masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan munculnya perilaku pelanggaran HAM. Kondisi demikian merupakan salah satu penghambat penegakan HAM yang disebabkan oleh faktor ....

a.    tidak tegasnya aparat penegak hukum

b.    kesenjangan sosial dalam masyarakat

c.    sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan

d.    hukum dan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai

e.    sarana dan prasarana yang kurang mendukung tegaknya hukum

10.   Dasar pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ditunjukkan oleh kolom pada pilihan ....

a.    Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

b.    Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

c.    Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

d.    Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005

e.    Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005