TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memperingati Hari buruh Internasional (May Day) 2024, Gabungan Serikat buruh Indonesia (GSBI) Kalimantan Barat menemukan masih banyak hak - hak normatif buruh di Kalbar masih menjadi persoalan.

Hal itu disampaikan langsung Plt Ketua DPD GSBI Kalbar Wahyu Setiawan saat FGD pada peringatan Hari buruh di Kalbar yang bertajuk "perkuat persatuan rakyat untuk demokrasi di hari buruh internasional 2024" di Jungkat Resort Mempawah, Rabu 1 Mei 2024.

Wahyu Setiawan pada kegiatan ini pihaknya menyampaikan sejumlah temuan dan aduan dari berbagai buruh di Kalbar.

Pertama, ada sejumlah perusahaan yang belum membayarkan dengan tuntas Tunjangan Hari Raya (THR).

Kemudian, banyak buruh yang bekerja pada proyek strategis nasional belum diberikan BPJS Ketenagakerjaan, lalu, banyak buruh yang tidak mendapatkan kontrak kerja yang jelas.

"Hak - hak normatif itu sampai saat ini masih menjadi problem buruh se Indonesia," ujarnya. 

• Hari Buruh Internasional, GSBI Kalbar Gelar Fun Day dan FGD Tolak UU Cipta Kerja

• Pernyataan Sikap Ketua Organisasi Buruh Kalimantan Barat

Lalu, pada pemerintah Provinsi Kalbar, ia meminta dengan tegas untuk menaikan upah buruh, karena menurutnya kenaikan upah buruh masih sangat kecil.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk menaikan upah buruh di semua sektor, karena di Kalbar masih sangat kecil," jelasnya.

Selanjutnya, iapun meminta kepada Pemerintah untuk tidak menggunakan dana iuran buruh yang dibayarkan kepada ketenagakerjaan untuk digunakan ke Industri.

Karena dana iuran buruh harus digunakan secara tepat untuk kepentingan buruh, bukan untuk kepentingan usaha.

"Kami tidak sepakat dana iuran buruh digunakan untuk investasi  - investasi pengusaha," tegasnya.

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini