TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, menyerahkan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 5 Desember 2023.

Penyerahan DIPA APBN dan TKD tahun 2024 di Provinsi Kalbar ini, dikatakannya merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA dan TKD yang telah dilakukan oleh Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan secara daring pada 29 November 2023 lalu.

Kegiatan ini juga sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk Tahun 2024.

Seperti diketahui Pertumbuhan ekonomi nasional diangka 4,9 persen. Sementara angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih dibawah nasional diangka 4,27 persen.

“Ini menjadi perhatian kita semua, sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja Pemerintah. Saya harapkan bahwa ini menjadi perhatian bagi kita semua agar belanja pemerintah ini bisa dikebut, jadi tidak berlama-lama ada di KAS Pemerintah. Saya minta harus cepat dibelanjakan dan ingat, harus tepat sasaran," tegas Harisson.

Baca juga: Tahun Depan Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit Untuk Kalbar Alami Penurunan, Imbas Harga CPO Turun

Terkait belanja pemerintah ini, dikatakan Harisson menjadi harapan bagi berputarnya ekonomi di Kalimantan Barat. Jadi tanpa belanja pemerintah, perekonomian di Kalimantan Barat akan susah bergerak.

“Saya menekankan bahwa belanja itu perlu dilakukan disamping cepat tapi juga harus transparan, akuntabel, efektif, efisien,” ujarnya.

Selain itu, hal yang harus di perhatikan yakni outcome-nya yaitu yang tengah menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Kesehatan.

“Sehingga bagaimana caranya kegiatan-kegiatan kita (Pemerintah) dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bagi para Bupati/Walikota dan perhatian bagi kita semua Organisasi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat," ungkapnya.

Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga berharap untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras.

Harisson juga mendorong untuk pemanfaatan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Lalu yang terakhir, terkait pelaksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi.

Sebagai informasi, Total APBN yang masuk ke Kalimantan Barat sebesar Rp 31,06 Triliun, terdiri atas Rp 10,38 Triliun adalah alokasi DIPA Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dan Rp 20,68 Triliun adalah total alokasi transfer ke daerah. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini