b. Perubahan Bentuk Negara: Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan, dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun perubahan ini terjadi, DJB tetap berperan sebagai bank sirkulasi.

c. Nasionalisasi DJB: Perubahan terbesar dalam sistem moneter terjadi dengan nasionalisasi DJB, yang merupakan langkah pertama dalam gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tanggal 1 Juli 1953 menandai berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Ini adalah tahap penting dalam pengembangan sistem moneter Indonesia, karena sebelumnya kebijakan moneter dan perbankan berada di bawah pemerintah.

d. Standarisasi Mata Uang: Periode ini juga mencatat upaya pemerintah untuk menyeragamkan mata uang yang beredar di Indonesia. Uang kertas Republik Indonesia Serikat (RIS) digunakan untuk sementara waktu, menggantikan mata uang lainnya. Akhirnya, Undang-undang Mata Uang 1951 menggantikan Indische Muntwet 1912 sebagai aturan baru yang mengatur pengedaran uang di Indonesia.

2. Hal-hal yang dapat dipelajari dari tugas ini:

a. Pentingnya Nasionalisasi Perekonomian: Studi kasus ini mengilustrasikan pentingnya nasionalisasi perekonomian dalam mengamankan kendali ekonomi negara setelah kemerdekaan. Nasionalisasi DJB sebagai bank sentral adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter dan perbankannya.

b. Peranan Bank Sentral dalam Pengembangan Ekonomi: Kasus ini juga menyoroti peran bank sentral dalam mengembangkan sistem perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. DJB dan kemudian Bank Indonesia berperan aktif dalam menyediakan dana kegiatan perbankan, yang merupakan bagian integral dalam penggerakan roda perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan.